BANDARA KULONPROGO : 20% Warga Masih Belum Bisa Menerima Pembangunan

Harianjogja.com, JOGJA-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim warga mayoritas memahami tujuan pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo.

Ia yakin, bandara itu tetap jadi dibangun meski sekarang ini PT Angkasa Pura dan PT JMI belum deal soal repositioning lokasi bandara.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dari sekitar 600 Kepala Keluarga (KK) terdampak, 80 persen memahami 20 persen belum bisa menerima,” ujar Hasto seusai diwisuda sebagai abdi dalam di Kraton, Selasa (4/2/2014).

Kesediaan warga untuk direlokasi itu, menurut dia, menentukan seberapa luas Pemerintah Kabupaten Kulonprogo harus menyiapkan lahan pengganti. Dengan perkiraan total warga yang terdampak, ia menghitung kebutuhan sampai 60 hektare, sudah termasuk untuk pengganti lahan bertani.

Hasto mengaku baru bisa menginventarisir lahan yang bisa disiapkan 30 hektare, terdiri dari tanah kas desa, tanah warga yang dapat dibeli.

“Ada potensi 60 hektare milik Pakualam Grond di daerah Girigondo. Namun kami belum matur (memohon). Kami harap itu bisa menjadi palihan atau magersari,” ujar dia.

Ramainya penolakan warga atas pembangunan bandara, menurut Hasto, hal itu tidak perlu ditanggapi dengan perlawanan sama-sama keras, semisal dengan memanggil atau memeriksa warga yang melakukan tindakan merusak. Atau menandingi dengan jumlah warga yang mau menerima. Saat ini, usaha secara persuasif terus dilakukannya.

Tapi, dari usahanya itu, ia belum dapat menaksir berapa warga yang awalnya menolak kemudian setuju dengan pembangunan bandara itu. Ia hanya menyebutkan masyarakat Palihan banyak yang menerima. “Kami tidak ingin tanding tandingan show off dengan yang menerima,” tandasnya.

Dalam sosialisasi, Hasto menjelaskan bahwa bandara itu untuk kepentingan umum, tidak ada perusakan lingkungan yang dilakukan seperti wacana yang kuat dalam pabrik penambangan pasir besi.

Ia memahami, jika PT AP I sekarang belum ada kata sepakat dengan repositioning lokasi bandara untuk menjauhi pabrik PT JMI.

Sebab, PT AP I harus melakukan berbagai kajian setiap kali menggeser lokasi bandara. “Kami optimistis, karena bagi kami tidak ada yang deadlock,” tegasnya.