Bamsoet Minta Sistem Demokrasi di Indonesia Dikaji Lagi, Ini Alasannya

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong sistem demokrasi di Indonesia dikaji ulang karena demokrasi mengalami stagnasi setelah reformasi.

 Tangkapan layar video coference Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Antara-Abdu Faisal)

SOLOPOS.COM - Tangkapan layar video coference Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Antara-Abdu Faisal)

Solopos.com, JAKARTA—Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong sistem demokrasi di Indonesia dikaji ulang. Dorongan itu dilakukan karena demokrasi mengalami stagnasi setelah reformasi.

Menurut dia, politik harus mengemban substansi politiknya untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara.

PromosiUMi Youthpreneur 2022 Bentuk Dukungan PIP Terhadap Wirausahawan Muda

“Politik tidak dibiarkan sekadar menjadi perjuangan kuasa demi kuasa,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/5/2022). “Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara,” kata dia.

Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet Kecelakaan saat Reli di Bekasi, Begini Kondisinya

Oleh karena itu, Bamsoet mengajak semuanya senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara agar tata kelola dalam bernegara demokratis. Selain itu bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki rakyat.

Dia mengingatkan maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

Dia mengatakan berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan bangsa.

Baca Juga: Bamsoet Sebut Jokowi Khawatir Amandemen Terbatas UUD 1945, terkait Masa Jabatan Presiden 3 Periode?

Bamsoet menjelaskan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah, kemudian hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing-masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hirarki di atasnya.

“Akibatnya hubungan hirarkis antarpemerintah daerah, kabupaten, dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

 

Stagnan

Dia menjelaskan di tengah kenyataan tersebut, wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi.

Baca Juga: Raih Silver Play Button dari Youtube, Bamsoet akan Pakai TikTok untuk Sosialisasikan 4 Pilar MPR

Demokrasi hanya memanjakan para elite politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pascareformasi, demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal karena tidak diikuti penegakan hukum yang kuat. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan normatifnya melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasari.

Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet Sebut Pulang ke Desa dan Bertani Kian Menjanjikan, Ini Alasannya

“Untuk menangani ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi. Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik,” ujarnya.

 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Butuh Kerja Sama Antarnegara Mencegah Krisis Pangan Global

Presiden Joko Widodo menyerukan negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang agar tidak jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Sejarah Hari Ini: 29 Juni 1957, Menara Tokyo Mulai Dibangun

Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi di belahan dunia pada 29 Juni.

Ladang Ganja 10 Hektare Ditemukan di Cianjur, Lokasinya di Tengah Hutan

Polres Cianjur menemukan ladang ganja seluas 10 hektare di lereng Gunung Karuhan, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka.

Kedaulatan Pangan Benteng Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Presiden Joko Widodo pada pekan lalu meminta jajarannya fokus mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Langkah ini sangat penting sebagai upaya menghadapi krisis pangan global yang mulai melanda berbagai negara di belahan dunia.

UIN Salatiga Serahkan 54 Kambing untuk Guru Ngaji di Temanggung

Bantuan kambing UIN Salatiga untuk guru ngaji di Temanggung itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Belajar dari Friendster yang Tumbang karena Kepopulerannya Sendiri

Pada 2004, Friendster menjadi jejaring sosial online terkemuka di dunia. Namun, sejumlah keputusan buruk yang diambil manajemen perusahaan justru perlahan menyuntik mati Friendster dari jagad maya.

BSI Pimpin Sindikasi Proyek Tol Semarang-Demak Rp1,34 Triliun

Investasi jalan tol Semarang-Demak mencapai Rp5,44 Triliun. Dalam kredit sindikasi ini, BSI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sedang Berkonflik, Ini Pesan Nathalie Holscher untuk Putri Delina

Bukan hanya menyampaikan pesan untuk Putri Delina, Nathalie Holscher juga membeberkan alasannya meninggalkan rumah.

Tak Hanya di Jakarta, Holywings di Surabaya Juga Ditutup

Pemerintah Kota Surabaya menilai penutupan itu dilakukan karena Holywings telah melakukan penistaan agama melalui promosi minuman keras (miras) dengan nama Maria dan Muhammad.

Jokowi Naik KA Selama 12 Jam dari Polandia Menuju Ukraina

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa Kepala Negara akan berangkat menuju Ukraina melewati jalur udara yakni menuju Polandia dan dilanjutkan melalui jalur darat.

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Ini Kata Wong Boyolali

Masyarakat dan pedagang di Boyolali untuk tidak khawatir dengan adanya aturan pembelian minyak goreng dari pemerintah tersebut.

Kongres Sampah II Berkomitmen Menyelesaikan Masalah Sampah di Desa

Kongres Sampah II Provinsi Jawa Tengah menghasilkan komitmen dan kesepakatan menangani sampah di tingkat desa/kelurahan dan keterlibatan akademikus menghilirkan hasil riset tentang sampah di desa/kelurahan.

Dari Kedai Nasi Goreng, Holywings Berkembang Jadi Kelab Malam Populer

Berawal dari bisnis kedai nasi goreng yang nyaris bangkrut, Ivan Tanjaya banting setir dengan mendirikan Holywings yang terinspirasi dari sebuah bar di Beijing, China.

Bendahara PBNU Mardani H. Maming Praperadilkan KPK, Begini Respons KPK

Gugatan praperadilan Mardani Maming diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ini Daftar 26 Parpol Pemilik Akun Sipol KPU

Kini sudah ada 8 parpol peserta Pemilu 2019 melampaui Presidential Treshold (PT), 6 parpol peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT, dan 12 parpol yang belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019.