Bahas Muslim Uighur, Dubes China Temui Ketua Umum PP Muhammadiyah

Solopos.com, JAKARTA – Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir di Jakarta, Jumat (27/12/2018).

Dalam pertemuan tersebut, delegasi China dan Muhammadiyah membicarakan sejumlah isu. Termasuk penjelasan mengenai kondisi etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

“Dengan adanya isu tindakan tertentu yang dianggap menjadi persoalan kemanusiaan, PP Muhammadiyah sudah menerima keterangan dari Dubes China secara terbuka,” kata Haedar usai kedua pihak melakukan pertemuan tertutup.

Haedar menyampaikan pihaknya telah memberi masukan kepada Pemerintah China terkait maraknya pemberitaan soal isu keadaan yang dialami etnis Uighur.

“Dengan tetap menghormati politik dalam negeri China, kami memberi masukan, selain memberi penjelasan secara terbuka, Provinsi Xinjiang juga dibuat terbuka secara internasional,” sambung Haedar.

Menanggapi masukan tersebut, Dubes Xiao Qian mengundang perwakilan Muhammadiyah untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat langsung kondisi di sana.

Selain itu, Xiao memaparkan bahwa kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Xinjiang berjalan dengan damai. Ia menepis isu diskriminasi agama dan menegaskan bahwa China melindungi kebebasan praktik beragama penduduknya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mendorong pemerintah China agar terbuka mengenai dugaan kekerasan terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

PP Muhammadiyah mengimbau China untuk terbuka dan memberi penjelasan mengenai keadaan masyarakat Uighur sesungguhnya.

Sebagaimana laporan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial dan investigasi Amnesti Internasional, terdapat indikasi pelanggaran HAM pada etnis Uighur.

Menanggapi desakan tersebut, beberapa waktu lalu Kedutaan Besar China di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu etnis Uighur.

Dalam tanya jawab yang diunggah di laman resmi kedutaan, China membantah pemberitaan yang menyebut telah terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Adapun dugaan kamp detensi terhadap etnis Uighur yang marak disampaikan, disebut China sebagai pusat pelatihan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat yang terpapar paham radikal.