BADAN USAHA DAERAH : BUMD Banyak Dijadikan Sapi Perah Pejabat

Badan usaha daerah, sebagian besar BUMD hanya jadi sapi perah pejabat.

Solopos.com, SOLO--Sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah daerah hanya menjadi sapi perah bagi pejabat yang ada di wilayah tersebut.  Terbentuknya BUMD di setiap daerah masih berkaitan erat dengan kepentingan politik di wilayah tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur Pengawasan BUMD Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), I Nyoman Sardiana, mengatakan selama ini image BUMD di mata masyarakat masih negatif dan lembaga yang tidak efisien. Ini karena BUMD selama ini dianggap sebagai sapi perah bagi oknum penguasa untuk mendapatkan uang.

Nyoman mengatakan kondisi tersebut membuat selama ini BUMD tidak memiliki tata kelola yang baik dan profesional. Selain itu, banyak pengelola BUMD yang merupakan orang titipan dari pemerintah, sehingga kinerja untuk pengembangan perusahaan kurang profesional.

“Stereotip BUMD sebagai sumber dana bagi oknum pejabat daerah hingga kini masih ada. Bahkan ada beberapa politikus di daerah yang tersandung korupsi karena hal ini,” kata dia kepada Solopos.com di sela-sela acara workshop peningkatan kapasitas BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Bakorwil II Provinsi Jateng, Kamis (29/10/2015).

Dia mengatakan saat ini ada 1.151 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu hampir 50% BUMD dalam kondisi tidak sehat, baik dari sisi tata kelola, keuangan, dan lainnya. Kondisi ini membuat BUMD belum bisa memberikan kontribusi positif untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Padahal, jika BUMD dikelola dengan baik tentu akan bisa membantu keuangan daerah. “Tujuan dibangunnya BUMD kan supaya daerah memiliki sumber pendapatan lain,” ujar dia.

Nyoman menambahkan saat ini sebagian besar pemerintah daerah belum sepenuhnya mensupport perkembangan BUMD yang telah ada. Ini bisa diketahui dengan masih minimnya penyertaan modal dari pemerintah daerah yang diinvestasikan di BUMD itu.

“Ini salah satu penyebab kondisi BUMD di daerah kurang bagus. Pemerintah daerah minim perhatian terhadap pengembangan BUMD,” kata dia.

Meski demikian, kata Nyoman, ada sejumlah BUMD yang kondisinya sehat dan memiliki tata kelola bagus. BUMD itu seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Lebih lanjut, saat ini ada sebanyak 383 PDAM di seluruh wilayah. Namun, hingga kini hanya 52% PDAM tersebut yang dinyatakan sehat. Sedangkan 48% PDAM dinyatakan dalam kondisi tidak sehat.

Menurut Nyoman, masih banyak PDAM yang tingkat kebocoran air masih tinggi, air masih dijual dengan tarif di bawah nilai produksi, dan teta kelola perusahaan yang kurang baik.

“Tingkat kebocoran air itu semisal PDAM produksi air 1.000 liter, tetapi yang dijual hanya 800 liter. Sedangkan untuk tarif masih di bawah harga produksi, tentu ini pasti perusahaan merugi,” jelas dia.

Untuk itu, saat ini BPKP terus melakukan pemantauan dan perbaikan tata kelola BUMD. Supaya ada perubahan dan pemanfaatan BUMD untuk menggenjot PAD.