Azyumardi Azra: Rakyat Susah Cari Makan, Setop Bicara Penundaan Pemilu

Solopos.com, JAKARTA — Cendekiawan Azyumardi Azra meminta elite politik untuk berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

Pemerintah dan para politikus diminta untuk melihat ke lapangan karena saat ini masyarakat kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan pokok.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya tadi menemani istri ke supermarket. Gula pun tidak boleh beli banyak-banyak, maksimal 2 kg.Itu aja orang sudah rebutan. Ini sudah ada gejala panic buying. Apa saja dibeli, mi instan juga. Ada ketakutan pasokan makanan menipis. Ini seperti gejala tahun 1964 di akhir kekuasaan Sukarno di mana masyarakat susah cari makan,” ujar Azyumardi Azra, dalam perbincangan seputar wacana penundaan pemilu yang ditayangkan kanal Youtube CNN Indonesia dan dikutip Solopos.com, Jumat (4/3/2022).

Baca Juga: Penundaan Pemilu Hanya Dalih Partai Naikkan Posisi Tawar

Belum lagi, kata dia, soal distribusi minyak goreng yang hingga saat ini masih menjadi keluhan di berbagai tempat di Tanah Air. Dalam kondisi yang sedemikian, menurut Azyumardi, sungguh tidak elok jika para elite politik malah sibuk dengan perdebatan soal penundaan Pemilu.

“Ini krisis bahan pokok sudah serius. Pemerintah dan DPR tolong lihat ke bawah jangan hanya sibuk ngurusi pragmatisme politik di atas. Ini rakyat sedang susah malah disuguhi pemberitaan soal penundaan pemilu. Sudahlah cukup ikuti saja konstitusi. Tidak perlu ada penundaan Pemilu, tidak perlu ada perpanjangan masa jabatan presiden. Cukuplah Pak Jokowi dua periode, semoga kita bisa mengambil hikmah dari dua periode itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden –yang dengan metode survei yang diterapkan berarti mewakili masyarakat Indonesia secara umum– menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Hasil Survei LSI: Mayoritas Warga Menolak Penundaan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatan pada 2024 sesuai konstitusi. Hasil survei yang dirilis pada Kamis (3/3/2022) itu juga menunjukkan tren persepsi kinerja demokrasi, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik nasional, maupun persepsi terhadap tren ekonomi rumah tangga semuanya menunjukkan peningkatan ketidakpuasan.

Publikasi ikhtisar hasil survei pada Kamis (3/3/2022) menjelaskan survei Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden dilaksanakan pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022. Lembaga Survei Indonesia menyelenggarakan jajak pendapat kepada publik secara nasional di 34 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat menanyakan sikap publik terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, pandemi Covid-19, dan pemindahan ibu kota negara yang baru berlangsung.

Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024 Wacana yang Mengancam Demokrasi Indonesia

Dalam jajak pendapat ini, publik juga ditanya tentang dukungan dan evaluasi mereka terhadap demokrasi, serta kondisi bangsa secara umum.

Jajak pendapat juga menanyakan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo, basis dukungan pada Pemilu 2019, dan pertanyaan sosio-demografi lainnya.

Hasil jajak pendapat diharapkan dapat memberi potret tentang sikap publik mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang sedang mencuat saat ini, apakah mengonfirmasi atau sebaliknya membantah klaim sebagian elite politik yang berhasrat menunda Pemilu 2024.