Awasi sektor keuangan, pemerintah gandeng OECD

Jakarta — Kementerian Keuangan melakukan kerja sama dengan The Organization for Economic and Development (OECD).

Kerja sama tersebut untuk memperkuat ikatan antara Kemenkeu dengan OECD, khususnya OECD directorate for financial and enterprise affaire pada berbagai isu strategis di bidang asuransi, dana pensiun, pasar modal, pengelolaan utang, dan isu keuangan lain.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kerjasama ini akan mencakup promosi keuangan, peran pemerintah untuk mitigasi risiko, atau pengelolaan utang.

“Ini akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat yang akan lebih mendptkan keamanan,” ujarnya dalam acara penandatanganan MoU Kemenkeu dan OECD di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (27/7).

Menurut Agus Marto, kondisi krisis memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Hal itu menyebabkan produk keuangan yang terlalu jauh dari pengawasan. Selain itu, ada ketidakseimbangan dalam pertumbuhan.

Agus Marto menyatakan dalam kerjasama dengan OECD, Indonesia dapat berkontribusi untuk memberikan pengalaman menghadapi krisis, disiplin fiskal maupun hal lain.

“Indonesia juga akan melanjutkan kerjasama dengan OECD, untuk mengembangkan best practice di bidang pemerintah dan sebagainya,” jelasnya.

Sebagai informasi, berbagai program peningkatan kerjasama Indonesia-OECD telah dimulai sejak dimasukannya Indonesia sebagai Negara OECD Enchanced Enggagement Program (EEP) pada tahun 2007 bersama-sama dengan China, India, Brazil dan Afrika Selatan.

EEP merupakan sebuah program kerja sama di mana Negara EEP mendapatkan keistimewaan dalam penjajakan peningkatan hubungan kerja sama untuk menjadi anggota penuh OECD.

dtc/tya