Awas, Kades Langgar Aturan PPKM di Karanganyar Bisa Dicopot Loh

Pemkab Karanganyar merevisi Instruksi Bupati dengan memasukkan sanksi bagi kepala desa yang melanggar aturan PPKM level 4.

 Ilustrasi kepala desa. (Dok Solopos)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kepala desa. (Dok Solopos)

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menambah sejumlah aturan dalam Instruksi Bupati (Inbup) terkait aturan PPKM Level 4. Salah satunya terkait sanksi khusus bagi kepala desa yang melanggar atau tidak mendukung aturan PPKM Level 4.

Inbup PPKM Level 4 Nomor 180/25 tahun 2021, pada aturan kelima tertulis Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Level 4 akan diberi sanksi. Sanksi itu sesuai Pasal 30 UU No 6/2014 tentang desa dan Pasal 47 Perda No 19/2019 tentang Kepala Desa.

Berdasarkan aturan tersebut, kades yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi akan diperberat apabila kembali mengulangi pelanggaran.

Baca Juga: Mulai Malam Ini Jalur Bawah Flyover Palur Karanganyar Ditutup 24 Jam

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2), kades dapat dikenai sanksi berat yakni diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Karanganyar, Bambang Sutarmanto, mengatakan terkait aturan PPKM tersebut sudah disampaikan kepada para kades. Para kades harus mendukung dan menaati regulasi yang dibuat Pemkab Karanganyar terkait penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Mengedepankan Sisi Humanis

“Terkait itu memang sosialisasi secara terperinci kami belum melakukannya. Tapi kami sudah menyampaikan ada sanksi bagi para kades kalau tidak mengikuti Inbup. Kami juga minta agar setiap bekerja para kades itu mengedepankan sisi humanis mereka dengan pendekatan persuasif,” bebernya kepada Solopos.com, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Pemprov Jateng Percepat Vaksinasi Covid-19, Pekan Ini Tersedia 770.000 Dosis Vaksin

Bambang mengatakan aturan sanksi untuk kades selama penerapan PPKM baru dikhususkan dicantumkan pada aturan PPKM Level di Karanganyar saat ini. Ia mengimbau para kades bisa mematuhi hal tersebut.

“Kalau aturan khusus ada sanksi untuk kades memang dicantumkan baru kali ini. Semoga semua bisa mematuhi. Contohnya kalau ada hajatan, ya kades harus memberikan pengertian untuk melaksanakan sesuai aturan yang berlaku jangan malah membiarkan,” ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Akui Sulit Terapkan Pembatasan 20 Menit Makan di Tempat

Sebelumnya, salah satu kades di Karanganyar dipanggil Kejaksaan Negeri karena membiarkan salah satu warganya menggelar hajatan saat PPKM Darurat.

Pemanggilan juga dikarenakan tuan rumah hajatan adalah salah satu perangkat desa. Kades tersebut diberikan sanksi teguran akibat adanya izin penyelenggaraan hajatan tersebut.

Berita Terkait

Berita Terkini

Setelah Semanggi, Giliran Rumah Warga Eks HP 10 Tipes Solo Siap-Siap Dibongkar

Rumah warga di lahan eks HP 10 di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, bakal dibongkar untuk program Kotaku.

Gibran soal Gaji Wali Kota Solo: Bukannya Tidak Diambil, Tapi...

Gibran Rakabuming Raka mengakui gaji sebagai Wali Kota Solo memang tidak besar dan ia tetap mengambilnya untuk sejumlah keperluan.

Digitalisasi dan Inovasi Jadikan Bisnis Makin Sehat, Makin Cepat, Makin Dekat

Berkat digitalisasi di masa pandemi sejumlah pelaku usaha mengaku bisnis mereka makin sehat, makin cepat, makin dekat.

Tertabrak Truk di Jalan Solo-Sragen, Pasutri Meninggal, Anak Patah Tulang

Pasutri yang memboncengkan seorang anak laki-laki meninggal dunia akibat tertabrak truk di jalan Solo-Sragen wilayah Masaran, Sragen.

Jemput Rezeki, 6 Dalang Boyolali Ngamen Bareng dari Rumah ke Rumah Warga

Sejumlah dalang dari Boyolali ngamen dari rumah ke rumah warga yang mau nanggap demi menjemput rezeki dan mengobati kerinduan penggemar.

Pemkot Solo Fasilitasi Pengajuan QR Code PeduliLindungi, Begini Prosedurnya

Pemkot Solo membantu memfasilitasi kalangan pelaku usaha dan kantor instansi yang ingin mendapatkan QR Code PeduliLindungi.

Berbulan-Bulan Tutup, Pengelola Objek Wisata Air Klaten Kewalahan Biayai Perawatan

Pengelola objek wisata air di Kabupaten Klaten khawatir tak lagi bisa menanggung biaya perawatan jika tak segera menerima pengunjung.

Pemkab Sragen Beli Lahan Rp9 Miliar untuk Bangun Kantor, Legislator Soroti Urgensinya

Pemkab Sragen membeli lahan seharga Rp9 miliar untuk membangun gedung perkantoran baru pada 2022 mendatang.

Banyak Pemohon BPUM di Wonogiri yang Tak Lolos, Ternyata Ini Penyebabnya

Banyak pemohon BPUM di Kabupaten Wonogiri yang tak lolos karena adminitrasi yang disetorkan tidak sesuai dengan ketentuan.

RSUD Ngipang Solo Bakal Dibangun 6 Lantai, Apa Saja Fasilitasnya?

Pemkot Solo berencana mengembangkan RSUD Ngipang dengan membangun gedung setinggi enam lantai di lahan belakang rumah sakit.

Pelaku Perusakan SDN di Wonosamodro Boyolali Belum Terungkap, Ini Penjelasan Polisi

Pelaku kasus perusakan bangunan SDN 2 Gunungsari, Wonosamodro, Boyolali, belum terungkap setelah penyelidikan sekitar tiga pekan.

Ngeri! Penambang Pasir Sragen Kerap Temukan Tengkorak Manusia di Bengawan Solo

Sejumlah penambang pasir di Kedungupit, Sragen, kerap menemukan tengkorak manusia saat melakukan aktivitas penambangan.

Waduuuh! Ratusan Pemohon BPUM di Wonogiri Terindikasi Usahanya Abal-Abal

Ratusan pemohon program bantuan untuk pelaku usaha mikro (BPUM) 2021 di Kabupaten Wonogiri terindikasi usahanya abal-abal.

Ketua Tikus Pithi Ingin Rombak Sistem Pendidikan dengan Penjurusan Anak Sejak Dini

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, menilai sistem pendidikan nasional perlu dirombak denga mengakomodasi penjurusan sejak dini.

Dahsyatnya Bakso Tumpeng Merapi Glodogan Klaten, Lelehan Sambelnya Meledak di Mulut

Warung di Glodokan, Klaten Selatan, Klaten, menjual bakso unik dengan bentuk seperti tumpeng dan lelehan sambel seperti lava Gunung Merapi.