Awas, Kades Langgar Aturan PPKM di Karanganyar Bisa Dicopot Loh

Pemkab Karanganyar merevisi Instruksi Bupati dengan memasukkan sanksi bagi kepala desa yang melanggar aturan PPKM level 4.

 Ilustrasi kepala desa. (Dok Solopos)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kepala desa. (Dok Solopos)

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menambah sejumlah aturan dalam Instruksi Bupati (Inbup) terkait aturan PPKM Level 4. Salah satunya terkait sanksi khusus bagi kepala desa yang melanggar atau tidak mendukung aturan PPKM Level 4.

Inbup PPKM Level 4 Nomor 180/25 tahun 2021, pada aturan kelima tertulis Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Level 4 akan diberi sanksi. Sanksi itu sesuai Pasal 30 UU No 6/2014 tentang desa dan Pasal 47 Perda No 19/2019 tentang Kepala Desa.

Berdasarkan aturan tersebut, kades yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi akan diperberat apabila kembali mengulangi pelanggaran.

Baca Juga: Mulai Malam Ini Jalur Bawah Flyover Palur Karanganyar Ditutup 24 Jam

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2), kades dapat dikenai sanksi berat yakni diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Karanganyar, Bambang Sutarmanto, mengatakan terkait aturan PPKM tersebut sudah disampaikan kepada para kades. Para kades harus mendukung dan menaati regulasi yang dibuat Pemkab Karanganyar terkait penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Mengedepankan Sisi Humanis

“Terkait itu memang sosialisasi secara terperinci kami belum melakukannya. Tapi kami sudah menyampaikan ada sanksi bagi para kades kalau tidak mengikuti Inbup. Kami juga minta agar setiap bekerja para kades itu mengedepankan sisi humanis mereka dengan pendekatan persuasif,” bebernya kepada Solopos.com, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Pemprov Jateng Percepat Vaksinasi Covid-19, Pekan Ini Tersedia 770.000 Dosis Vaksin

Bambang mengatakan aturan sanksi untuk kades selama penerapan PPKM baru dikhususkan dicantumkan pada aturan PPKM Level di Karanganyar saat ini. Ia mengimbau para kades bisa mematuhi hal tersebut.

“Kalau aturan khusus ada sanksi untuk kades memang dicantumkan baru kali ini. Semoga semua bisa mematuhi. Contohnya kalau ada hajatan, ya kades harus memberikan pengertian untuk melaksanakan sesuai aturan yang berlaku jangan malah membiarkan,” ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Akui Sulit Terapkan Pembatasan 20 Menit Makan di Tempat

Sebelumnya, salah satu kades di Karanganyar dipanggil Kejaksaan Negeri karena membiarkan salah satu warganya menggelar hajatan saat PPKM Darurat.

Pemanggilan juga dikarenakan tuan rumah hajatan adalah salah satu perangkat desa. Kades tersebut diberikan sanksi teguran akibat adanya izin penyelenggaraan hajatan tersebut.

Berita Terkait

Espos Premium

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

Berita Terkini

Proyek GOR Indoor Manahan Solo Mandek, Legislator Pertanyakan Kinerja Konsultan Pengawas

Kalangan legislator DPRD Solo menyayangkan pekerjaan proyek pembangunan GOR Indoor Manahan tak selesai dan mempertanyakan kinerja konsultan pengawas.

Kompak, 800 Orang Bergerak Bantu TMMD di Majasto Sukoharjo

Sedikitnya 800 warga berpartisipasi dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Desa Majasto, Tawangsari, Sukoharjo.

Populasi Penderita Gagal Ginjal di Soloraya Terus Meningkat, Waspadai Pemicunya!

Jumlah penderita gagal ginjal di Soloraya terus meningkat dari tahun ke tahun yang dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat.

GTT Senior Wonogiri Pesimistis Lolos Ujian PPPK, Ini Alasannya

Sejumlah GTT senior di Wonogiri tak yakin bakal lolos ujian kompetensi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Vaksinasi Covid-19 Baru 45%, Danrem Tetap Yakin Herd Immunity Wonogiri Bisa Terbentuk Oktober

Danrem Warastratama optimistis capaian vaksinasi Covid-19 Wonogiri bisa digenjot hingga 70% pada Oktober 2021 sehingga herd immunity terbentuk.

Waduh! Sistem Trouble, Sertifikat Vaksin Covid-19 Pelajar Karanganyar Tak Bisa Langsung Tercetak

Vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di Kabupaten Karanganyar sempat terkendala masalah sistem di mana sertifikat tidak bisa langsung tercetak.

Pengelola Mal Soloraya Berharap Anak 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk

Pengelola mal di Soloraya berharap ada kelonggaran terutama untuk anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal seiring turunnya kasus Covid-19.

DLH Sragen Teliti Kualitas Air 4 Anak Sungai Bengawan Solo

Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sragen meneliti kualitas air empat anak Sungai Bengawan Solo yang melintasi wilayah kota.

PPKM Level 3 di Sukoharjo Masih Berjalan, Operasi Prokes di Gatak Terus Dilakukan

Operasi protokol kesehatan di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, terus dilakukan oleh aparat setempat. Terlebih, PPKM Level 3 masih diterapkan di Sukoharjo.

Siapa Pun Penguasa Baru Mangkunegaran, Ini Harapan Pegiat Sejarah-Budaya Solo

Pegiat sejarah dan budaya Kota Solo menyampaikan harapannya kepada penerus Mangkunagoro IX sebagai penguasa Pura Mangkunegaran.

Aneh! Yoni di Sawah Dekat Tol Solo-Jogja Klaten Pernah Dipindah, Tapi Balik Lagi..

Yoni di tengah sawah yang hampir kena proyek tol Solo-Jogja di wilayah Keprabon, Polanharjo, Klaten, pernah dipindah ke tempat lain tapi kembali lagi.

Asyik! Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk TSTJ dan Balekambang Solo

Pemkot Solo sudah membolehkan anak usia 12 tahun ke bawah untuk mengunjungi dua objek wisata yang sudah diizinkan buka.

Minta Objek Wisata Dibuka, Asosiasi Pengelola Wisata Surati Pemkab Klaten

Para pengelola objek wisata meminta Pemkab Klaten segera mengizinkan pembukaan objek wisata meski dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat.

Ditinggal Warga, Kampung Terdampak Tol Solo-Jogja Klaten ini Mirip Desa Mati

Kampung terdampak tol Solo-Jogja di Dukuh Ngentak, Desa Kranggan, Polanharjo, Klaten, sepi ditinggalkan penghuninya pindah.

Soal Capres, Ganjar Pranowo Tunduk Kepada PDIP

Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan tetap tunduk kepada ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini dipimpin Megawati Soekarnoputri.