Aturan Baru, Penumpang KA Aglomerasi Tak Perlu Bawa Hasil Tes Covid-19 dan Surat Vaksin

Menhub mengeluarkan aturan baru soal syarat penumpang kereta Api yang kini lebih dilonggarkan.

 Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line menunggu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020). (Antara-Muhammad Adimaja)

SOLOPOS.COM - Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line menunggu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020). (Antara-Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA — Aturan bagi penumpang kereta api kembali direvisi pemerintah. Kini penumpang kereta api komuter dan dalam wilayah aglomerasi tidak wajib menunjukkan kartu vaksin maupun surat negatif tes RT-PCT mapun swab antigen.

Penumpang cukup menunjukkan surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya dari pemerintah daerah setempat. Tapi kemudahan persyaratan ini tak berlaku bagi penumpang kereta api yang melakukan perjalanan antarkota.

Hal ini teruang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam Surat Edaran yang baru diterbitkan Rabu (28/7/2021) ini mengatur persyaratan calon penumpang kereta api Antar Kota dan Perkotaan sesuai dengan Status daerah dengan kategori PPKM level 1 sampai 4.

Baca Juga: Kapasitas Penumpang saat PPKM Level 1-4 Dibatasi!

Penumpang KA antarkota dari dan ke daerah kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama). Selain itu harus menunjukkan surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau di stasiun sebelum keberangkatan.

SE Menhub

Direktur Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api, Danto Restiawan, mengatakan SE ini sekaligus mencabut SE Menhub No 54/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Danto menegaskan untuk pelaku perjalanan dengan transportasi kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukan surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

“Sedangkan calon penumpang di bawah umur 12 tahun dibatasi untuk sementara,” katanya.

Selain itu dijelaskan Danto bahwa persyaratan kartu vaksin ini dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis.

Berita Terkait

Berita Terkini

Anggota TNI Jadi Korban Pembunuhan, Mayat Ditemukan di Lahan Kosong

Seorang anggota TNI ditemukan tewas terbunuh, sementara seorang lainnya mengalami luka tusuk dalam peristiwa yang terjadi di Depok.

Divonis 4,5 Bulan Penjara atas Kepemilikan Senjata Api, Kivlan Zen Banding

Kivlan Zen bersikeras menyatakan tidak bersalah atas kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal sehingga mengajukan banding atas vonis majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Wah, 54 Raja dari Seluruh Indonesia Bakal Berkumpul di Sumedang

Presiden Jokowi direncanakan membuka Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) di Keraton Sumedang Larang.

Dipanggil KPK Hari Ini, Azis Syamsuddin Bakal Ditangkap di Jumat Keramat?

KPK memanggil Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, diduga terkait kasus suap AKP Stepanus Robin Pattuju.

Kuliah Perdana ITNY : Generasi Z Harus Bisa Berkompetisi dalam Perkembangan Teknologi

Menjelang dimulainya Tahun Akademik 2021/2022, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyelenggarakan kuliah perdana.

10 Berita Terpopuler : Tips Cegah Pendarahan Otak - Pria Cabuli Bocah Pakai Selang

Informasi terkait sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah pendarahan otak hingga pencabulan Karanganyar masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Kota Semarang Nomor 1 Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak

Kota Semarang menjadi daerah dengan kasus kematian Covid-19 terbanyak se-Indonesia menurut laporcovid19.

Round Up Luhut vs Haris Azhar: Buka Keterlibatan Jenderal Lain, Bakal Berbuntut Panjang

Kubu Haris Azhar mengancam akan membongkar semua kebobrokan Luhut Binsar Pandjaitan di pusaran mafia tambang papua.

Solopos Hari Ini: PTM Jalan Terus, Dalang Mengamen Menjemput Rezeki

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, memastikan PTM jalan terus meski muncul ribuan klaster baru Covid-19 dari kalangan siswa dan guru.

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.