Tutup Iklan

Aturan Baru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Kereta

Anak usia di bawah 12 tahun bisa diajak naik pesawat hingga kereta api antarkota namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

 Ilustrasi perjalanan dengan kereta (Antara/Aprillio Akbar)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi perjalanan dengan kereta (Antara/Aprillio Akbar)

Solopos.com, JAKARTA — Pengguna transportasi umum kini diperbolehkan mengajak serta anak di bawah 12 tahun. Hal itu sesuai ketentuan pemerintah terkait syarat perjalanan terbaru bagi masyarakat seiring mulai melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air.

“Diizinkan mobilitas anak-anak usia kurang dari 12 tahun, di mana dalam aturan sebelumnya dibatasi,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual Pengaturan Perjalanan Dalam Negeri Seiring Pelandaian Covid-19, Kamis (21/10/2021).

Dengan begitu, ungkap Wiku, anak usia di bawah 12 tahun bisa diajak naik pesawat hingga kereta api antarkota. Namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya menunjukkan hasil anak tersebut negatif Covid-19 berupa RT-PCR (2×24 jam) atau rapid antigen (1×24 jam).

“Dengan syarat wajib menunjukkan satu dokumen yaitu hasil negatif Covid-19 sesuai moda transportasi dan daerah tujuannya, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri telah menyatakan kelayakan PCR atau rapid antigen untuk dilakukan kepada anak-anak,” tuturnya  seperti dilansir detikcom.

Baca juga: Jangan Terkecoh! Ini Beda Pinjol Ilegal dengan Pinjol Legal

Keputusan ini, lanjut Wiku, dilakukan demi meningkatkan kemudahan masyarakat khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi mendesak dan penting untuk bepergian membawa anak.

“Misalnya perpindahan orang tua akibat pindah tugas, bekerja atau perjalanan dinas dan lain-lain,” sambung dia.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Kamis ini menerbitkan empat Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang Syarat Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Covid-19, baik menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

“SE Kemenhub mengatur hal-hal teknis sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator prasarana dan sarana, maupun bagi para calon penumpang di semua moda transportasi terkait perjalanan orang dalam negeri,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Resmikan Pabrik Biodiesel, Begini Penegasan Jokowi Soal Energi Fosil

Adita menjelaskan SE Kemenhub tersebut dikeluarkan seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 tahun 2021, tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun keempat SE Kemenhub tersebut yaitu:
• SE Kemenhub No. 86 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat;
• SE Kemenhub No. 87 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut;
• SE Kemenhub No. 88 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara;
• SE Kemenhub No. 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian.

“Keempat SE baru ini menggantikan empat SE sebelumnya yaitu SE Nomor 56, 58, 59, dan 62 Tahun 2021, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Adita dilansir Antara.

Sosialisasi kepada Calon Penumpang

Adita mengungkapkan, SE Kemenhub ini ditetapkan dan mulai berlaku efektif pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

“Khusus untuk transportasi udara, SE ini baru akan mulai berlaku efektif pada Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 00:00 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi kepada calon penumpang,” katanya.

Baca juga: Dililit Utang Rp35 Triliun, Garuda Indonesia Sudah di Ujung Tanduk

Adita menambahkan sejumlah hal teknis di dalam SE Kemenhub yang perlu diketahui masyarakat, antara lain:

• Untuk transportasi udara, kapasitas penumpang dapat lebih dari 70 persen, namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 (tiga) baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala COVID-19. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal.

• Untuk transportasi darat, di daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4 diterapkan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70 persen, dan 100 persen untuk daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan Level 2.

• Untuk transportasi laut, di daerah dengan kategori PPKM level 4 diterapkan kapasitas maksimal 50 persen, di level 3 maksimal 70 persen, dan level 1 dan 2 hingga 100 persen.

• Untuk kereta api, kapasitas penumpang kereta api antarkota maksimal 70 persen untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, maksimal 32 persen untuk Kereta Rel Listrik (KRL), dan maksimal 50 persen untuk Kereta Api Lokal Perkotaan.


Berita Terkait

Berita Terkini

Waduh, 4 Bulan Terjadi 1.500 Pelanggaran Tata Niaga Impor

Kemendag masih terus melakukan sosialisasi kepada pelaku impor terkait perizinan dan soal pemenuhan standar kualitas.

Mitra JNE Minta Maaf Seusai Tagar BoikotJNE Ramai di Twitter

Tagar BoikotJNE kembali ramai di Twitter. Munculnya tagar ini merupakan imbas dari beredarnya pamflet lowongan pekerjaan.

Duka Semeru, Kemenkop akan Restrukturisasi Kredit UMKM Korban Erupsi

Menkop telah menginstruksikan jajarannya segera melakukan inventarisasi terhadap pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana khususnya pelaku usaha yang memiliki pembiayaan KUR.

Kemendag Ungkap Ada 2.300 Peluang Bisnis Waralaba, Siapa Berminat?

Pada 2020 bisnis waralaba di Indonesia masih tetap berkontribusi dalam penyerapan 628.000 tenaga kerja dan mencatat omzet tidak kurang dari Rp54,4 miliar.

Penjualan Produk Asuransi Diwacanakan Wajib Direkam, Ini Respons AAJI

osiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan perusahaan asuransi melakukan perekaman saat menawarkan produk asuransi.

E-Commerce Asal Malaysia, PG Mall Siap Ramaikan Pasar Indonesia

PG Mall, platform dagang-el (e-commerce) asal Malaysia, siap merambah pasar Indonesia, seiring dengan tumbuhnya tren belanja daring selama pandemi.

Bos Baru PLN Enggan Komentari Akuisisi Perusahaan Kendaraan Listrik

Direktur Utama PT PLN (Persero) Dharmawan Prasodjo enggan mengomentari terkait dengan akuisisi perusahaan produsen kendaraan listrik asal Jerman.

BRI dan OVO Kolaborasi Bikin Kartu Kredit, Ini Benefit bagi Pengguna

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Visionet Internasional atau OVO merilis kartu kredit OVO U Card yang menyasar kebutuhan milenial.

Cenderung Naik! Cek Harga Emas di Pegadaian, Selasa 7 Desember 2021

Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Selasa (7/12/2021) naik untuk cetakan UBS, sedangkan cetakan Antam stagnan.

70 Persen Anak Muda Berminat Kembangkan Usaha Berbasis Kreativitas

Survei menunjukkan 70% anak muda di Indonesia berminat besar mengembangkan kewirausahaan by design yang berbasis produk kreativitas dan inovasi teknologi.

Terbebani Biaya Operasional, Bandara YIA Siap-Siap Kurangi Pegawai

Operator bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berencana melakukan rasionalisasi pegawai outsourcing yang telah berakhir masa kontraknya untuk mengurangi beban biaya operasi.

Kembali Dapatkan Perpanjangan PKPU, Begini Respons PT Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex kembali mendapatkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pengadilan Niaga Semarang.

Korban Asuransi Ungkap Sisi Gelap Unit-Link: Agen Palsukan Tanda Tangan

Komunitas Korban Asuransi mengungkap sisi gelap atau bobrok penyelenggaraan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-link.

Utang Pinjol Resmi Tembus Rp27,9 Triliun, Ini Pendana Terbesar

Statistik OJK terkait industri teknologi finansial pendanaan bersama alias peer-to-peer lending (fintech lending) mengungkap utang di industri ini telah menembus Rp27,9 triliun.

Omicron Jadi Ancaman Baru, Apa Dampaknya bagi Investasi Emas di 2022?

Kemunculan varian baru virus corona, Omicron diprediksi apat menjadi katalis penguatan harga emas pada 2022 mendatang.