Ateisme Para Koruptor

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (25/3/2019). Esai ini karya Ahmad Ubaidillah, dosen Ekonomi Syariat di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur. Alamat e-mail penulis adalah ubaidmad@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — Kalau kita mendaftar perbuatan korup yang dilakukan pejabat negara di Indonesia barangkali kita harus menyiapkan alat tulis dalam jumlah banyak: kertas, pena, dan tinta. Koruptor beranak pinak. Korupsi berkembang biak. Saya berpendapat koruptor itu ateis.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mengapa demikian? Mari kita kaji secara mendalam dari kacamata teori. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi kata ”ateisme” sebagai paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan disebut ateis.

Biasanya paham ini dianut oleh partai komunis di dunia. Ateisme, tentu, sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia bebas dari segala sesuatu yang berbau ateistis. Titik. Tanpa kemudian.

Selama ini saya tidak terlalu puas dengan definisi yang diberikan KBBI. Pengertian itu bersifat global dan tidak memilki ”daya jangkau” yang luas. Saya baru menemukan titik terang setelah membaca buku Sejarah Tuhan karya Karen Amstrong, penulis prolifik asal Inggris itu.

Di buku itu saya menemukan gambaran selangkah lebih maju berkenaan dengan ateis tersebut. Apa sebenarnya makna ateis menurut sejumlah orang, sebagaimana yang dikutip Amstrong  dalam bukunya  tersebut?

John Wingfield, prajurit Inggris, menyatakan orang munafik adalah ateis; manusia yang licik dan jahat adalah ateis terbuka. Pelaku pelanggaran yang merasa aman, berani, dan bangga adalah ateis. Siapa pun yang tidak bisa dididik dan direformasi adalah ateis.

Definisi yang tak kalah progresif dan mencerahkan diberikan oleh dramawan Inggris, Thomas Nashe, yang menyatakan semua orang yang ambisius, tamak, rakus, sombong, dan pezina adalah ateis. Setelah mencermati definisi yang diberikan John Wingfield dan Thomas Nashe tersebut, ini artinya seseorang yang memliki sifat ambisius, tamak, rakus, sombong, dan suka berbuat zina adalah ateis.

Pejabat negara yang rakus terhadap uang hingga berani melakukan korupsi bisa kita katakan sebagai ateis. Pemimpin-pemimpin negeri ini yang tamak dengan kekuasaan hingga melakukan kecurangan-kecurangan politik, misalnya politik uang,  bisa dikatakan ateis.

Pengusaha hitam yang bersengkongkol dengan penguasa yang ingin menguras sumber daya alam bangsa ini bisa dikatakan ateis juga. Masyarakat yang memiliki kelebihan harta kekayaan dan menunjukkan (pamer) kepada anggota masyarakat lain tanpa memberi sebagian harta kepada yang membutuhkan bisa dikatakan ateis.

Tak Bisa Dididik dan Direformasi

Masyarakat yang suka menebar kebencian dan terlibat konflik dengan masyarakat lain otomatis terkena definisi ateis seperti yang dijelaskan di atas. Pendeknya, penguasa dan rakyat yang telah berbuat kejahatan dengan berbagai bentuk tanpa mau memperbaiki diri dan bertobat bisa dikatakan ateis, sebagaimana yang dikatakan John Wingfield bahwa siapa pun yang tidak bisa dididik dan direformasi adalah ateis.

Dapatlah dikatakan bahwa segala perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia adalah manifestasi dari pengingkaran adanya Tuhan. Segala tindak tanduk yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan adalah ateisme. Ini, sekali lagi, merupakan sikap ateistis.

Kita tentu masih ingat krisis 1997/1998 yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun. Para ahli menyebut krisis itu disebabkan oleh kesalahan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ada beberapa kekeliruan kebijakan dalam bidang politik, ada beberapa kekeliruan kebijakan dalam bidang hukum, ada beberapa kekeliruan kebijakan dalam bidang ekonomi.

Kekeliruan-kekeliruan itu menyebabkan terjadinya krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, dan selanjutnya berkembang menjadi krisis politik. Pada intinya, ketiga krisis itu disebabkan oleh merajalelahnya perbuatan korupsi. Biasanya, agar korupsi itu mudah dilakukan diperlukan kerja sama, kerja sama inilah yang disebut kolusi.

Agar kolusi berjalan mulus diperlukan penempatan kawan, kenalan, atau keluarga, yang penempatannya tidak melalui prosedur yang wajar. Inilah hakikat nepotisme. Jadi, dapatlah dipahami bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itu inti yang sebenarnya hanya satu, yaitu korupsi.

Kalau kita telusuri secara mendalam, akar perbuatan korupsi tidak lain adalah akibat dari kemerosotan moral atau akhlak. Akhlak yang telah rusak parah itulah yang menyebabkan seseorang berdaya kuat melakukan korupsi. Orang yang akhlaknya baik tidak akan mampu atau berkuasa melakukan korupsi.

Benteng Akhlak

Pikiran dan tindakan selalu dijaga oleh benteng akhlak. Mungkin sesekali tebersit dalam pikiran seseorang melakukan korupsi, namun kekuatan akhlak senantiasa menyapu bersih pikiran-pikiran jahat tersebut sehingga ia tidak jadi berbuat korup.

Sebaliknya, akhlak yang rendah telah menyebabkan timbulnya penyakit jiwa bernama korupsi. Jiwa korup inilah yang mampu melakukan tindakan korupsi. Dapatlah diketahui bahwa penyebab awal krisis yang kita alami sekarang adalah kemerosotan akhlak. Akhlak yang rendah tentu ada penyebabnya.

Secara teoretis lemahnya keimanan adalah penyebab utama merosotnya akhlak. Nah, keimanan yang rendah nilainya kiranya penyebab paling awal kehancuran negara kita sekarang. Mengapa keimanan merosot? Tentu banyak faktor. Satu di antaranya adalah adanya kesalahan desain sistem pendidikan nasional kita.

Pendidikan nasional sebaiknya dirancang seperti apa? Pendidikan nasional perlu mengintegrasikan akal dan iman. Kita sudah saatnya tidak melulu mengandalkan pendidikan sekuler (rasionalisme) yang berbasis manusia semata. Kita sudah waktunya mendidik anak-anak kita sebagai penerus generasi bangsa dengan pendidikan keimanan yang berpusat pada Ketuhanan yang Maha Esa.

Pendidikan secamam ini akan menghindarkan diri dari atesisme. Kapan kita harus memulainya? Sekarang juga. Dari mana kita memulainya? Dari tempat Anda membaca tulisan ini. Siapa yang harus memulainya? Kita tidak bisa menunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri!