Solopos.com, SOLO — Pembina Forum Komunitas Sriwedari (Foksri) Solo, BRM Kusumo Putro, berharap peran lebih kalangan legislator DPRD Solo dalam upaya penyelesaian persoalan di kawasan Sriwedari. Kusumo mengatakan DPRD seharusnya dapat berperan mendorong segera direvitalisasinya kawasan tersebut.
Begitu juga dengan percepatan pembangunan Masjid Taman Sriwedari yang sudah mangkrak selama dua tahun padahal pekerjaan tinggal 15%. Pendapat itu disampaikan Kusumo saat diwawancarai Solopos.com, Selasa (9/8/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Terkait mangkraknya pembangunan masjid dan ada penarikan material, saya minta DPRD Solo memanggil semua pihak, baik kontraktor, panitia pembangunan, maupun unsur dari Pemkot Solo,” ungkapnya.
Dengan semua pihak duduk bersama, Kusumo berharap akan ada solusi terhadap persoalan yang terjadi di kawasan Sriwedari Solo. Tidak terkecuali persoalan pendanaan pembangunan Masjid Taman Sriwedari yang tersendat.
“Semua pihak duduk bersama mencari solusi persoalan pendanaan yang dihadapi panitia. Dengan duduk bersama saya yakin permasalahan yang dihadapi bisa diurai lebih gamblang, kekurangan dananya berapa,” katanya.
Baca Juga: Pembangunan Masjid Sriwedari Solo Mandek 2 Tahun, Ini Langkah Gibran
Yang tidak kalah penting, Kusumo melanjutkan berapa dana yang telah dihimpun Panitia Pembangunan Masjid Taman Sriwedari, berapa yang telah dibayarkan kepada kontraktor, serta berapa kekurangan dananya harus dibuka lebar-lebar.
Penggunaan APBD
“Ini penting supaya publik tahu, apakah panitia masih utang kepada kontraktor atau tidak. Kalau masih utang, berapa nilainya. Berapa dana yang sudah dibayarkan panitia kepada kontraktor, dan berapa kurangnya,” urainya.
Kusumo juga menekankan pentingnya pembahasan wacana penggunaan APBD Solo untuk pembangunan Masjid Taman Sriwedari atau revitalisasi kawasan Sriwedari. Wacana penggunaan APBD Solo sudah muncul.
Baca Juga: Mantan Wawali Solo Buka-Bukaan Soal Pembangunan Masjid Sriwedari
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, saat diwawancarai Solopos.com, belum lama ini, menyatakan sikap dukungannya terhadap usulan revitalisasi kawasan Sriwedari, Laweyan. Sebab sekira 75 persen bangunan di kawasan itu rusak dan rawan ambruk.
Rusaknya bangunan di kawasan itu dapat membahayakan masyarakat maupun komunitas yang beraktivits di situ. “Intinya kami di DPRD mendukung apa yang dilakukan Pemkot untuk menangani kawasan Sriwedari,” ujarnya.
Budi mengatakan sempat muncul pernyataan untuk penanganan kawasan Sriwedari akan menggunakan dana corporate social responsibility atau CSR. Tapi bila dana CSR belum ada, Pemkot bisa memakai APBD Solo.
Baca Juga: Cari Solusi, Panitia Masjid Sriwedari Solo Berharap Padamu Mas Gibran!
“Kemarin kan pernah statemen untuk penanganan kawasan Sriwedari itu akan dicarikan dana CSR. Tapi sebenarnya kalau peluang dari CSR belum ada, bisa dianggarkan dari APBD untuk menata area Sriwedari,” tuturnya. Menurut Budi, hal itu memungkinkan karena Pemkot masih memegang hak pakai (HP) atas tanah tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
