Atasi Krisis Minyak, Pangkas Pajak Biaya Eksplorasi

Menteri ESDM Jero Wacik memberikan sambutan pada Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (3/10/2012) di Sheraton, Jogja. (Garth Antaqona/JIBI/Harian Jogja)

JOGJA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik berwacana akan memangkas pajak biaya eksplorasi serta membuat sumur- minyak tambahan didalam negeri. Hal ini dimasudkan, agar Indonesia dapat mengatasi kiris minyak di negara sendiri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami akan dukung ekplorasi minyak dengan memberikan pajak yang jauh lebih murah, jika perlu dihilangkan saja,” kata Jero Wacik ditengah acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (3/10/2012) di Sheraton, Jogja.

Dengan diminimalisirnya pajak, ia merasa jika geliat eksplorasi minyak di Indonesia dapat semakin bergerak maju. Sejauh ini, kekayaan alam di Indonesia masih banyak yang belum tersentuh. Terutama dalam eklorasi minyak, yang sangat melimpah.

Namun, karena tingginya beban pajak yang harus diterima investor, membuat pergerakan ekplorasi sedikit lamban. Apalagi, dalam menemukan tambang minyak, dibutuhkan riset dan ekplorasi secara mendalam. Menemukannya tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta memiliki tingkat beresiko kegagalan dalam menemukan sumber minyak.

“Kami sedang mengusulkan agar menteri keuangan memangkas pajak biaya eksplorasi. Dengan pemangkasan ini kami harapkan dapat menambah sumur-sumur minyak dimasa mendatang,” tambahnya.

Jero Wacik mengungkapkan jika sumbangan sektor energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp388 triliun. Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk melakukan pembenahan dalam bidang minyak, gas, serta mineral, batu baru, dan energi terbarukan, yakni energi geothermal yang ada di Indonesia yang mencapai 40 persen, atau terbesar di dunia.

“Ini kesempatan Kadin untuk berinvestasi dalam sektor sumber energi,” jelasnya.

Ditengah tawaran kerjasama pemerintah ini, Fami Idris, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengharapkan pemerintah mampu menjadi partner pengusaha termasuk menciptakan dunia usaha yang nyaman dan aman, termasuk nasib para buruh.