Tutup Iklan

Asosisasi Penghulu Sragen Bicara Keabsahan Nikah Siri, Kesimpulannya?

Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Sragen mengatakan lembaga pemerintah tidak bisa menerbitkan atau menyimpulkan pernikahan siri.

 Ilustrasi Pernikahan. (Suara.com/shutterstock)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pernikahan. (Suara.com/shutterstock)

Solopos.com, SRAGEN — Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Sragen menyatakan keabsahan pernikahan harus disahkan lembaga berwenang. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bukan perseorangan.

Atas dasar itulah, APRI Sragen meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen memperhatikan aspek keabsahan dalam pernikahan siri.

Penjelasan itu disampaikan Ketua APRI Cabang Sragen Nurwafi Hamdan saat dihubungi Solopos.com, Senin (18/10/2021). Dia menerangkan pernikahan siri itu tidak tercatat secara resmi di KUA karena pernikahan siri itu mayoritas bermasalah. Dia menerangkan ketika Dispendukcapil mengeluarkan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) berupa kartu keluarga (KK) dengan keterangan pernikahan belum tercatat itu secara tidak langsung memberi kesimpulan atas pernikahan seseorang.

Baca Juga: Sukarelawan Ganjar Sragen Mulai Bergerak, Gelar Aksi Bangun Talut

“Lembaga pemerintah tidak bisa menerbitkan atau menyimpulkan pernikahan siri. Di UU Adminduk ada fasilitas dengan keterangan belum tercatat. Secara tidak langsung keterangan belum tercatat itu seolah-olah mengabsahkan. APRI diskusi panjang tentang persoalan itu. APRI di tingkat Jawa Tengah sudah merekomendasikan ke Dispendukcapil Jateng ihwal pernikahan siri itu,” jelasnya.

Dia menjelaskan rekomendasi di tingkat Jateng itu supaya Dispendukcapil memperhatian aspek keabsahan dalam kasus pernikahan siri. Dia mengatakan yang mengabsahkan pernikahan itu lembaga berwenang bukan persorangan.

“Lembaga berwenang itu KUA. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA maka dianggap pernikahan tidak sah. Memahami pernikahan itu tidak sekadar sesuai dengan agama tetapi juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” jelas Nurwafi yang juga Kepala KUA Tanon.

Baca Juga: WTP 6 Kali Beruntun, Sragen Dapat Insentif Rp14 Miliar Tahun Depan

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Sragen, Adi Siswanto, menyampaikan pada prinsipnya Dispendukcapil Sragen itu sama dengan pendapatan APRI. Secara formal pernikahan siri itu belum diakui karena belum dicatat.

“Prinsipnya dalam UU Adminduk itu sama, belum mengakui. Tetapi Ditjen Dukcapil memfasilitasi dalam dokumen KK bila pernikahan siri itu pernikahan yang belum dicatat. Saya kira ini masalah tafsir saja, seakan-akan Dispendukcapil mengesahkan, padahal tidak,” ujar Adi.

Adi akan mencermati persoalan itu dalam kolom kartu tanda penduduk (KTP) terkait status pernikahan siri ini. Dia mengatakan status dalam kolom KTP itu wewenangnya ada di pusat bukan di daerah. Dia berpendapat selama ini UU menganut perkawinan tunggal.

“Soal pernikahan yang belum tercatat itu diatur dalam UU,” katanya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Begini Pengaturan Lalu Lintas Kawasan Pasar Legi Solo Seusai Penempatan

Dinas Perhubungan Kota Solo telah menyiapkan rencana pengaturan atau manajemen rekayasa lalu lintas kendaraan keluar masuk Pasar Legi yang segera ditempati pedagang.

2 Menteri dan Gubernur Meneropong 2022 di Webinar Outlook Ekonomi SMG

Webinar virtual Outlook Ekonomi 2022 yang digelar Solopos Media Group menghadirkan dua menteri, gubernur dan sejumlah narasumber.

Sudah 2 Pekan, 53 Anjing Selundupan Kartasura Masih Dirawat Intensif

Setelah hampir dua pekan, 53 ekor anjing selundupan yang diselamatkan di Kartasura, Sukoharjo, masih memerlukan perawatan intensif.

Tempat Parkir Baru WGM Wonogiri Mampu Tampung 200 Mobil dan 500 Motor

Area parkir baru WGM Wonogiri seluas 1,5 hektare dan mampu menampunb 200 mobil dan 500 sepeda motor.

Unik, Solia Hotel Yosodipuro Solo Hadirkan Pohon Natal dari Botol Bekas

Pembuatan pohon Natal itu menerapkan metode 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle, yang merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik.

Wonogiri Hari Ini: 7 Desember 2014, Bus Rombongan Pengantin Terguling

Tujuh tahun lalu, tepatnya pada 7 Desember 2014, terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan publik Wonogiri.

Sumur Warga Gilirejo Baru Sragen Mulai Ada Air, Cuma Bisa Untuk Makan

Gilirejo Baru di Kecamatan Miri, Sragen, menjadi wilayah langganan kekeringan. Kini sumur warga sudah mulai terisi air, namun baru bisa untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum, MCK belum.

PPKM Level 3 Nataru Batal, Gibran: Yang Penting Tak Sulitkan Warga

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memilih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait batalnya PPKM level 3 Nataru.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021, Kiat Supriyadi Jadi Eksportir andal

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menjalin kolaborasi untuk mendukung pelaku UKM mampu naik kelas hingga berkesempatan menembus pasar ekspor melalui program BNI Xpora

Lazismu Sragen Kirim 240 Kaleng Rendangmu Untuk Pengungsi Erupsi Semeru

Lazimu Sragen mengirimkan 240 kaleng Rendangmu untuk mencukupi kebutuhan gizi para korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Ujian Tahap 2 PPPK Karanganyar Digelar, 8 Orang Absen 2 Tak Bisa Masuk

Peserta yang tidak membawa surat keterangan negatif Covid-19 hasil swab test antigen tak diperkenankan mengikuti ujian PPPK.

Pemerintah Janjikan KUR Rp350 Triliun Pada 2022, Pastikan Tanpa Agunan

Menkop UKM, Teten Masduki, mengakui masih banyak pelaku UMKM yang terkendala untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perlu ada pendampingan dari Dinkop UKM.

PNS Karanganyar Terciduk Ngamar di Hotel Banjarnegara, Diduga Camat

Sepasang laki-laki dan perempuan PNS Karanganyar terjaring razia Satpol PP Banjarnegara berada dalam satu kamar hotel. Salah satu dari PNS tersebut disebut-sebut menjabat camat.

Paguyuban PKL Solo Baru Gerak Cepat Edukasi Bakul Tengkleng Viral

Paguyuban PKL Solo Baru, Sukoharjo, bergerak cepat memberikan edukasi kepada bakul tengkleng yang viral lantaran dianggap ngepruk harga.

PPKM Level 3 Nataru Batal, Moeldoko: Pemerintah Pertimbangkan Ekonomi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah mempertimbangkan ekonomi terkait keputusan membatatlkan PPKM level 3 Nataru.