Solopos.com, SEMARANG — Aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang masih liar dan belum tersertifikasi mencapai 60%. Baru 40% aset perusahaan pelat merah di bidang perkeretaapian tersebut yang sudah tersertifikasi.
Advisor Bidang Aset PT KAI Kantor Pusat Bandung, Harto Yuwono, mengatakan jumlah aset milik PT KAI secara nasional yaitu mencapai 300 juta meter persegi. Luas tanah aset tersebut tersebar di seluruh Nusantara.
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
Namun, kata dia, dari 300 juta meter persegi tanah aset tersebut baru 40% yang telah tersertifikasi dan menjadi hak milik sah PT KAI. Sedangkan 60% aset lainnya belum tesertifikasi.
“Kita upayakan supaya aset KAI itu lebih jelas statusnya. Biar statusnya lebih jelas,” kata dia kepada wartawan di Museum KA Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).
Harto menuturkan untuk proses sertifikasi aset-aset KAI memang tidak mudah. Ada beragam masalah yang harus dihadapi dalam proses sertifikasi itu seperti potensi konflik hingga pembiayaan.
“Kami sangat hati-hati. Jangan sampai [proses sertifikasi aset KAI] menimbulkan konflik. Selain itu juga harus didukung biaya. Sertifikasi ini kan bukan proses yang mudah dan murah,” terang Harto.
Pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan aset-aset PT KAI yang tersebar. Dimungkinkan aset-aset tersebut saat ini lokasinya sudah berubah. Perlu adanya langkah-langkah yang cermat dan seksama dalam proses sertifikasi ini supaya tidak menimbulkan kerugian bagi PT KAI.
“Aset-aset kita ini kan warisan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi memang perlu penelitian yang cermat. Data. Lokasinya. Kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harto menyampaikan saat ini ada wacana untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di setiap Daops untuk dibuat paket wisata. Menurutnya, setiap Daops memiliki potensi wisata yang berbeda-beda sesuai karakter daerah masing-masing.
“Ini baru wacana. Setiap Daops bisa membuka paket wisata dengan kereta api. Yang penting nilai historis itu tidak pudar. Nanti masing-masing Daops bisa bekerja sama dengan Pemda setempat,” kata Harto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
