AS pergencar upaya diplomatik hambat kampanye keanggotaan penuh Palestina di PBB

New York (Solopos.com) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan negaranya terlibat dalam “diplomasi yang sangat intensif” untuk menghambat permintaan Palestina agar diakui sebagai negara merdeka di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

UPAYA PALESTINA -- Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas (kiri), bertemu dengan Sekjen PBB, Ban Ki-moon di Markas Besar PBB di New York, AS, Senin (19/9/2011). (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami tetap yakin dan masih menekankan bahwa satu-satunya cara adalah solusi dua negara, itulah yang kami dukung dan inginkan agar terjadi, melalui negosiasi,” kata diplomat senior AS tersebut, yang menambahkan, “Tidak peduli apa yang terjadi atau tidak terjadi pekan ini, hal tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan seluruh pihak,” tegas Hillary.

Proses untuk memperoleh status negara merdeka dimulai saat Abbas menyerahkan aplikasi kepada Sekjen PBB, yang kemudian mengkaji ulang aplikasi itu dan menyerahkan kepada Dewan Keamanan, untuk memenuhi beberapa persyaratan teknis. Bila permintaan mereka gagal di Dewan Keamanan, tempat pemerintah Obama bertekad untuk menggunakan hak vetonya, Palestina dapat membawa kasus itu kepada Sidang Majelis Umum, tempat tidak ada anggota yang memiliki hak veto dan mereka telah menyebarkan dukungan bagi Palestina.

Palestina hanya dapat meningkatkan status menjadi negara pengamat non-anggota dari status sebelumnya, pengamat permanen di Sidang Majelis Umum, namun akan mendapat akses ke badan-badan PBB dan memiliki pengaruh lebih besar pada masa depan ketika berhadapan dengan Israel.

Ancaman veto dari AS menciptakan resiko akan mengasingkan dunia Arab, saat kawasan itu mengalami kerusuhan, dan sentimen anti-Israel meningkat. Pada September tahun lalu, pemerintah Obama memasilitasi pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina di Washington, yang putus di tengah jalan hanya dalam beberapa pekan setelahnya karena Israel menolak untuk memperpanjang pembekuan pembangunan perumahan di Tepi Barat.

Presiden Barack Obama dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum sedangkan Netanyahu pada Senin menyerukan diadakannya pertemuan dengan Abbas di New York untuk memulai kembali “perundingan langsung”.

JIBI/SOLOPOS/Ant