Solopos.com, SUKOHARJO – Partai Gerindra membuka pintu bagi kader internal partai untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024. Partai berlambang kepala garuda ini harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain agar bisa mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup).

Saat ini, belum ada satu pun partai yang telah memberikan rekomendasi cabup-cawabup dalam Pilkada Sukoharjo. Masing-masing pengurus parpol tengah melakukan penjajakan sekaligus penjaringan figur potensial yang layak menjadi calon kepala daerah masa depan di Kabupaten Jamu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Partai Gerindra Sukoharjo diproyeksikan menambah satu kursi di DPRD Sukoharjo jadi enam kursi hasil Pemilu 2024. Meski bertambah, namun jumlah kursi itu belum cukup bagi Partai Gerindra untuk bisa mengusung sendiri pasangan cabup-cawabup. Sesuai ketentuan, parpol atau gabungan parpol minimal punya 9 kursi atau 20% suara sah untuk bisa mengusung pasangan calon.

“Harapan kami ada kader internal partai yang maju dalam pilkada. Apalagi, perolehan suara Partai Gerindra di Sukoharjo pada Pemilu 2024 cukup signifikan. Tidak menutup kemungkinan, kader internal terbaik dan potensial maju menjadi cabup-cawabup,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Bambang Riyanto, Kamis (25/4/2024).

Termasuk melakukan penjaringan tokoh yang berniat maju sebagai bakal cabup-cawabup dalam pilkada. Tentunya, pengurus partai akan menyerap aspirasi dan masukan dari para kader partai di tataran level bawah dan masyarakat akar rumput atau grass root.

Bupati Sukoharjo periode 2000-2010 ini megatakan terus menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk membentuk berkoalisi agar bisa mengusung pasangan cabup-cawabup.

“Dalam koalisi partai harus menekankan pada kesepakatan bersama. Menyamakan visi dan misi agar selalu kompak dan solid dalam menjalani tahapan pemilu. Kalau sekarang masih sangat cair ya. Komunikasi politik dengan partai lain tetap dilakukan,” ujar dia.

Salah satu figur potensial kader internal Partai Gerindra yang didorong maju sebagai cabup-cawabup yakni Eko Sapto Purnomo. Pria yang akrab disapa Sapto ini adalah politikus muda yang memegang dua posisi strategis, yakni Sekretaris DPC Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo,

Sepak terjang Sapto di kancah politik daerah tak perlu diragukan lagi. Pada Pemilu 2024, Sapto menjadi calon anggota legislatif (caleg) peraih suara terbanyak, yakni 13.684 suara di daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Polokarto dan Mojolaban.

Gelombang dukungan dari para kelompok relawan dan masyarakat kepada Sapto agar maju sebagai cabup terus mengalir. Mereka mendorong agar Sapto meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di Sukoharjo.

“Esensi pilkada menjadi bagian dari memilih calon pemimpin yang berkualitas dan baik. Saya berharap pilkada berjalan dengan damai dan saling menghormati perbedaan,” kata Sapto.

Solopos.com, SEMARANG – Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah (Jateng), menegaskan perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap alokasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang kontestasi Pilkada serentak di 35 kabupaten/kota.

Adapun potensi kerawanan lainnya yang perlu diantisipasi pemerintah daerah mengenai sikap netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida, membenarkan bila program bansos merupakan ranah kewenangan pusat. Namun, perlu diawasi siapa yang menerima bansos ketika implementasinya telah dijalankan.

“Jadi harus dilihat siapa penerima manfaat yang berhak. Ini punya potensi kerawanan saat pilkada. Kami lebih menyoroti ke situ,” kata Farida kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Oleh karena itu, menjelang kontestasi Pilkada 2024, masing-masing pemerintah daerah semestinya memberikan perhatian khusus pada kelancaran alokasi bansos. Sebab, nilai kesejahteraan rakyat yang seharusnya diprioritaskan.

“Terutama untuk penyaluran bantuan sosial. Hal-hal semacam tentu ini tidak boleh terjadi. Kami mendorong pemerintah daerah tetap fokus memperhatikan alokasi bansos. Ini mengingat tingkat kesejahteraan rakyat tetap prioritas diatas kepentingan politik,” terangnya.

Sedangkan potensi kerawanan lainnya yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, lanjut Farida, yakni mengenai sikap ASN. Ia mengingatkan bahwa setiap ASN jangan gampang terjebak politisasi birokrasi.

Adapun untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, Ombudsman akan kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui kerjasama itu pihaknya akan meningkatkan sinergitas agar para ASN tidak terseret dinamika Pilkada.

Oleh karenanya, Farida berharap para ASN selama Pilkada 2024 tetap bersikap netral supaya tetap bisa menjamin kepastian pelayanan publik.

Mengingat, aturan netralitas ASN sudah diatur sesuai UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2015.

“Dengan mengacu pada dua aturan itu, kalaupun saat ini KPU memperbolehkan ASN dan perangkat desa mendaftar sebagai petugas ad hoc pemilu, ya tidak apa-apa. Tidak masalah kalau ASN perangkat desa izinkan jadi penyelenggara pemilu ad hoc,” tutupnya.

Solopos.com, SOLO—Edupreneur Kota Solo, Astrid Widayani, 37, mengakui capaian luar biasa yang telah dilakukan Gibran Rakabuming Raka tiga tahun terakhir.

Utamanya pembangunan infrastruktur kota dengan luncuran 17 titik prioritas pembangunan dan banyaknya event nasional maupun internasional. “Memang tolok ukur yang dibuat Mas Gibran sangat luar biasa ya,” ujar Astrid saat diwawancara wartawan usai pertemuan dengan jajaran DPC Partai Gerindra Solo, Senin (23/64/2024) malam.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut dia, Gibran tidak hanya memoles Solo secara fisik. Tapi banyak event besar berhasil ditarik ke Solo dan berdampak positif bagi perkembangan kota.

“Tidak hanya perkembangan infrastruktur yang pesat, tapi juga adanya hubungan relasi yang tidak hanya mengandalkan APBD [Anggaran pendapatan dan belanja daerah] Solo,” urai dia.

Sebagai salah satu kandidat Cawali-Cawawali Solo, Astrid mengaku ingin meneruskan dan mengembangkan apa yang sudah dimulai Gibran. Dia tak ingin pembangunan Solo justru mengalami kemunduran sepeninggal Gibran menjadi Wapres 2024-2029. Astrid ingin memberikan sentuhan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Perempuan yang menjabat sebagai Rektor Universitas Surakarta (Unsa) itu juga ingin menyentuh isu-isu sosial kemasyarakatan. “Seperti pembangunan SDM, bidang pendidikan, isu perempuan, seni budaya, dan isu-isu lain, akan kita teruskan dan optimalkan, untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,” ungkap dia.

Ihwal pertemuan dengan jajaran DPC Partai Gerindra Solo, Astrid melihat keseriusan dan komitmen partai berlambang burung garuda itu. Partai Gerindra sedari awal menyampaikan visi, misi dan koalisi mereka. Lebih dari itu, ada kesesuaian dengan figur dan tokoh yang selama ini dijalankan, baik sebagai akademisi maupun pengusaha.

Dalam pertemuan tersebut, Astrid menyampaikan kemantapannya untuk berkontestasi di Pilkada Solo 2024. Sembari menunggu keputusan internal partai dan koalisi, dia terus aktif dalam pengabdian di bidang pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti program Jawara UMKM dan Astrid Widayani Peduli miliknya.