Seorang TKW Indonesia Linda bin Ahmad (kanan) yang mengalami gangguan ingatan bersama rekannya berada di sekitar tenda mereka di kolong jembatan Kandara, Jeddah, Arab Saudi. (Dok/JIBI/SOLOPOS/Antara)
RIYADH–Pemerintah Arab Saudi berencana untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang berasal dari dalam negerinya untuk menggantikan 8 juta pekerja asing.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Seorang sumber dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi mengatakan kepada harian Okaz bahwa Pemerintah Arab Saudi nantinya akan menawarkan pelatihan dan gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja lokal. Hal itu dilakukan agar warga lokal tertarik terhadap pekerjaan yang ditawarkan pemerintah.
“Kalau mereka [pekerja] tidak mempedulikan penafsiran yang salah mengenai persepsi masyarakat terhadap pekerjaan kasar, pekerjaan itu dapat diambil alih oleh tenaga kerja lokal dengan gaji yang lebih tinggi,” kata sumber itu seperti dilansir Antara, Sabtu (27/4/2013).
Sumber itu juga menyebutkan bahwa sektor pembangunan adalah tantangan utama bagi pemerintah untuk melakukan pergantian pekerja asing dengan tenaga kerja lokal.
Negara penghasil minyak dunia sekaligus kekuatan ekonomi terbesar di Arab tersebut terus berupaya membuat kebijakan perumahan dan tenaga kerja agar memberi kemudahan bagi warga negara mereka untuk mendapatkan rumah tinggal dan pekerjaan di perusahaan swasta.
Menteri Perumahan Arab Saudi juga telah menyatakan agar tanah perkotaan yang tidak terpakai sebaiknya dialihfungsikan untuk membangun rumah, yang lebih dibutuhkan. Permasalahan kekurangan lahan di kota-kota besar telah menghambat upaya pembangunan 500 ribu rumah tinggal yang telah dicanangkan Raja Abdullah pada 2011.
Aksi beli tanah untuk kepentingan investasi di hampir seluruh lahan perumahan oleh masyarakat kaya Arab Saudi telah menyebabkan naiknya harga lahan dan tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Pihak Kerajaan pun telah mengeluarkan dekrit pada awal April 2013 ini untuk memerintahkan kepada sejumlah kementerian menyerahkan tanah mereka agar dikembangkan oleh Kementerian Perumahan.
“Perampasan properti untuk kepentingan publik dilakukan di berbagai belahan dunia. Kami mungkin melakukannya secara terbatas,” kata Menteri Perumahan Shuwaish al-Duwaihi.
Selain itu, sejumlah tanah milik militer yang tidak digunakan juga akan digunakan untuk pembangunan rumah tinggal., ia menambahkan. “Kami berkoordinasi dengan sektor militer untuk mengambil alih tanah mereka yang tidak dibutuhkan lagi,” tambah Shuwaish.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
