Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dari Indonesia. Mereka menawarkan agar lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang datang ke negara Islam tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah menyambut positif tawaran kerja sama dari Pemerintah Arab Saudi terkait penempatan tenaga kerja sektor formal dalam skema profesional examination.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami menyambut baik tawaran pihak Arab Saudi tersebut dan telah menyampaikan kesediaan untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut,” Menteri ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (31/10/2021).
Tawaran kerja sama itu datang setelah Menaker bertemu Menteri SDM dan Pembangunan Sosial Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi di Dubai.
Pihak Arab Saudi menyampaikan harapan agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam skema tersebut.
Baca Juga: Bocah Madura Jadi Miliarder di Arab Saudi, Punya Koleksi Mobil Mewah
Ida menyatakan Pemerintah Indonesia saat ini memiliki kebijakan berupaya meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal.
Pertemuan bilateral dengan Arab Saudi menyepakati beberapa hasil di antaranya pembentukan kerja sama penempatan dan pelindungan pekerja migran di sektor formal dalam skema profesional examinations dan review technical agreement terkait Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
“Kami sepakat akan membentuk joint working group antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk menindaklanjuti proses pelaksanaan proyek (one channel system /SPSK),” kata Ida.
Tak hanya itu, pembahasan lainnya yakni mengenai tindak lanjut tawaran Pemerintah Arab Saudi terhadap rencana kerja sama penempatan tenaga kerja profesional, khususnya penempatan bukan pekerja lokal.
Baca Juga: Arab Saudi Syaratkan Booster Jemaah Umrah, Menkes RI Tak Sepakat
“Pemerintah Arab Saudi memerlukan tenaga perawat sekitar 20.000 yang memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab,” ujarnya.
Pertemuan dengan Ahmed Al-Rajhi juga menyinggung tiga permasalahan. Pertama, soal hak perlindungan dan lingkungan yakni menyangkut inisiatif reformasi ketenagakerjaan, otentikasi kontrak kerja, proyek atase tenaga kerja, dan program pelindungan pengupahan.
Kedua, tentang transformasi digital, yakni portal pasar tenaga kerja terpadu “Qiwa”, program verifikasi keterampilan dan penyelesaian sengketa ekosistem “Wedy”.
Pembahasan ketiga mengenai pekerja lokal, terkait otentikasi aplikasi rekrutmen, asuransi kontrak dan program pelindungan pengupahan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
