Aplikasi SIRUP Dongkrak Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Sukoharjo

Sebanyak 93 persen paket pengadaan barang dan jasa Pemkab Sukoharjo sudah terlelang berkat aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP.

 Menara Wijaya di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo (Solopos/Indah S.W.)

SOLOPOS.COM - Menara Wijaya di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo (Solopos/Indah S.W.)

Solopos.com, SUKOHARJO — Jumlah paket pengadaan barang dan jasa Pemkab Sukoharjo yang dilelang melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) hingga akhir November 2021 mencapai 93 persen. Hal ini merupakan hasil dari perbaikan e-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

PromosiTelan 155 Korban Jiwa, Begini Kedahsyatan Banjir di Soloraya pada 1966

Sebagai informasi, lemahnya sistem e-procurement menjadi kelemahan sehingga Pemkab Sukoharjo tidak menerima bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan pada 2022.

Aplikasi Sirup diterapkan pemerintah daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi atas kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah pusat menerapkan e-government dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Pilkades Antarwaktu Gedangan Sukoharjo: 3 Cakades Ditetapkan 6 Desember

Pemkab Sukoharjo merespons cepat dengan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. “Jumlah paket lelang pengadaan barang dan jasa di aplikasi Sirup mencapai 93 persen. Masih ada waktu sebulan untuk mengoptimalkan capaian tersebut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Setda Sukoharjo, Triyono, kepada Solopos.com di Gedung Menara Wijaya, Rabu (1/12/2021).

Triyono menyebut pengeloaan lelang pengadaan barang dan jasa lewat aplikasi Sirup bakal dioptimalkan di Sukoharjo pada 2022. Dengan begitu diharapkan Pemkab Sukoharjo akan kembali menerima guyuran dana segar dari pemerintah pusat dalam bentuk DID pada 2023.

E-Budgeting

Pemkab Sukoharjo telah memenuhi persyaratan utama penerima bantuan DID yakni meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama enam tahun berturut-turut sejak 2015. Selama ini, penetapan Perda APBD tepat waktu setiap tahun.

Baca Juga: Sabar Ya Lur! Tak Ada Libur Sekolah di Sukoharjo Akhir Semester ini

Pemkab Sukoharjo juga telah mengimplementasikan e-budgeting dalam tata kelola keuangan daerah maupun penyusunan APBD. “Harapan saya kembali menerima bantuan DID dari Kementerian Keuangan pada 2023. Syaratnya harus benar-benar mencermati proses e-procurement selama 2022,” ujarnya.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyatakan kontribusi belanja pengadaan pemerintah dimaksimalkan guna menopang pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Salah satu upaya tersebut dengan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu. Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Prihatin Kasus Narkoba Tinggi, Kejari Solo Terjun ke Sekolah-Sekolah

Prihatin dengan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi, Kejari Solo turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar untuk menjauhi narkoba.

14 Sertifikat Baru Lahan Terdampak JLT Sukoharjo Belum Terbit

Penerbitan sertifikat tanah yang baru setelah pelepasan hak karena terdampak JLT Sukoharjo mengacu pada ketentuan yang diatur di bidang agraria dan tata ruang.

Bupati Sragen Sambat ke Wagub Soal Angka Kemiskinan yang Tak Juga Turun

Bupati Sragen sambat ke Wagub Jateng. Ia mengaku sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengentaskan kemiskinan namun angkanya tidak turun, justru naik.

Jual Minyak Goreng Rp14.000/Liter, Toko di Pasar Legi Solo Ini Diserbu

Toko Leo Jaya di lantai II Pasar Legi Solo diserbu pembeli yang antre untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000/liter.

Jangan Macam-Macam, Kejari Karanganyar Kini Punya Satgas Mafia Tanah

Kejari Karanganyar telah membentuk Satgas Mafia Tanah sesuai instruki Kejaksaan Agung.

Dikeluhkan Warga, Tempat Karaoke di Wanglu Disegel Satpol PP Klaten

Penutupan itu dilakukan karena keberadaan karaoke dan kafe tersebut dinilai telah melanggar peraturan daerah (perda).

Penyebab Minyak Goreng Rp14.000 Sulit Diterapkan di Pasar di Boyolali

Diharapkan permasalahan harga minyak goreng di pasar tradisional dapat diselesaikan sehingga pedagang dapat menjual minyak dengan harga yang sama di toko retail.

Ribuan Tenaga Honorer di Karangamyar Terancam Nganggur

Para tenaga honorer di Karanganyar resah dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan status mereka mulai tahun depan.

Bhayangkari Polres Wonogiri Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT

Bantuan hukum terhadap kasus KDRT seperti mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban dijamin oleh negara.

Kasus Narkoba, Polres Sragen Tangkap 2 Warga Karangmalang dan Sidoharjo

Dua warga ditangkap Polres Sragen terkait kasus narkoba. Satu tersangka terjerat kasus kepemilikan sabu-sabu, lainnya terjerat kasus kepemilikan obat terlarang.

Ini Alasan Pengantin Wajib Tebar Benih Ikan di KUA Karanganom Klaten

Kewajiban pengantin tebar benih ikan di KUA Karanganom bermula dari kondisi Sungai Karanganom di depan kantor KUA sering dipenuhi sampah.

Misterius, Jeruk Berisi Benda Diduga Sabu-Sabu Dilempar ke Rutan Solo

Bungkusan plastik berisi jeruk yang di dalamnya ada paket diduga sabu-sabu dilempar oleh seseorang dari luar tembok ke dalam Rutan Solo, Kamis (27/1/2022) pagi.

Dinkes Karanganyar Tak Berani Minta Banyak Dosis Vaksin Booster

Dinkes Karanganyar mendapatkan tambahan 1.000 dosis vaksin booster jenis Astrazeneca dari pemerintah pusat.

Unik! Nikah di KUA Karanganom Klaten, Pengantin Wajib Tebar Benih Ikan

Kepala KUA Karanganom, Muslih, mengatakan kewajiban itu dimaksudkan agar pengantin berjiwa ikhlas.

Pelaku Begal Payudara Sragen Depresi, Terancam 9 Tahun Penjara

Aparat Polres Sragen menjerat pelaku begal payudara dengan Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.