Solopos.com, WONOGIRI — Kebijakan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Wonogiri masih belum memiliki titik temu. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wonogiri maupun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wonogiri berbeda pendapat soal besaran kenaikan UMK 2023.
Sekretaris Apindo Wonogiri, Gangsar Laksono, masih berharap penentuan UMK 2023 mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Pihaknya menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
PP No. 36/2021 dianggap masih dapat mengakomodir kondisi dan harapan semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja.
“Kami yakin kalau masih mempertimbangkan PP 36/2021, iklim bisnis di Wonogiri masih kondusif. Sampai kapan pun kami akan mengusulkan kenaikan UMK sesuai PP itu,” kata Gangsar kepada Solopos.com, Selasa (29/11/2022).
Jika penentuan UMK menggunakan PP No. 36/2021, UMK Wonogiri naik sebesar 3,13% pada 2023. Berdasar penghitungan Apindo, UMK Wonogiri 2023 menjadi Rp1.896.605 (besaran UMK Wonogiri tahun 2022 senilai Rp1.839.043).
Baca Juga: Ganjar Putuskan UMP Jateng 2023 Naik 8,01%, di Bawah Batas Maksimum Permenaker
Kendati demikian, Gangsar mengaku masih mendiskusikan besaran kenaikan UMK dalam sidang dewan pengupahan Kabupaten Wonogiri. Ia juga bakal melihat terlebih dulu keinginan pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah pusat.
“Kemarin [Senin, 28 November 2022] sudah diadakan sidang di Disnaker. Akan ada sidang lanjutannya lagi, tapi waktunya belum tahu. Harapan kami, keputusan kenaikan UMK harus dikaji bersama. Apapun keputusannya, jangan sampai salah satu pihak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Jika kebijakan kenaikan UMK hanya mengandalkan Permenaker No. 18/2022, Apindo Wonogiri merasa tak diperhatikan pemerintah dalam menjalankan bisnisnya di Wonogiri. Gangsar khawatir kenaikan UMK 2023 yang terlalu tinggi justru membuat perusahaan di Wonogiri akan merampingkan jumlah karyawannya.
“Entah dalam bentuk pengurangan pekerja atau jumlah pekerja yang stagnan. Kami khawatirnya itu,” kata Gangsar.
Baca Juga: Terbit Permenaker 18/2022, SPSI Wonogiri Tetap Usul UMK Sekitar Rp2 Juta
Sementara itu, Ketua SPSI Wonogiri, Seswanto, mengatakan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) sudah sesuai dengan harapannya. Ia optimistis, besaran UMK Wonogiri 2023 akan lebih tinggi dari UMP Jateng.
“Aturannya memang harus lebih tinggi dari UMP. Beberapa waktu lalu saya memprediksi kenaikan UMK 7-8%. Alhamdulillah Gubernur mengumumkan besaran kenaikan UMP 2023 juga tinggi, 8,01%,” tutur Seswanto kepada Solopos.com, Selasa.
Dalam sidang dewan pengupahan Kabupaten Wonogiri yang berlangsung di Disnaker Wonogiri, Senin sore, Seswanto mengaku telah mengusulkan kenaikan UMK Wonogiri 2023 sebesar 7,4%. Ia beranggapan, persentase itu sudah sesuai dengan rumus penghitungan di Permenaker No. 18/2022.
Kepala Disnaker Wonogiri, Ristanti, mengonfirmasi adanya pembahasan soal UMK 2023 pada Senin lalu, setelah UMP Jateng 2023 diumumkan Gubernur Ganjar Pranowo. Ristanti mengaku, belum terdapat kesepakatan dalam hasil pembahasan itu.
Baca Juga: Pengusaha Tolak Permenaker 18/2022, Buruh Jateng: UMK 2023 Naik 13% Harga Mati
“Belum deal karena ada PP 36/2021 sama Permenaker 19/2022. Penetapannya kan juga diundur sampai 7 Desember 2022. Jadi semua kabupaten/kota masih proses,” kata Ristanti kepada Solopos.com, Selasa.
Disinggung soal kepastian besaran kenaikan UMK 2023 di atas UMP Jateng 2023, ia belum berani memberi keterangan.
“Karena melibatkan dua pihak yang memiliki keinginan tidak berbanding lurus, kami baru cari waktu lagi menggelar sidang dewan pengupahan kabupaten,” tambahnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
