Solopos.com, SOLO -- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap pemerintah pusat memperhatikan persoalan di lapangan terkait pengadaan program satu juta rumah (PSR).

Habisnya kuota subsidi KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di pertengahan tahun ini serta belum jelasnya mekanisme Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) disebut menyulitkan para pengembang.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan saat ini anggaran untuk rumah subsidi yang tersebar di perbankan sebagian sudah habis.

"Terutama di BTN dengan persentase [penyaluran FLPP] paling banyak pun, sudah habis. Anggaran ini kalau tidak segera ditangani akan berdampak kepada MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] kesulitan mendapatkan rumah," kata dia kepada wartawan saat ditemui di acara Diklat dan Rakerda Apersi Jawa Tengah (Jateng), di The Sunan Hotel, Solo, Selasa (3/9/2019).

Junaidi berharap program subsidi pemerintah dengan skema BP2BT bisa menyelesaikan masalah. Namun kenyataannya, ada beberapa persyaratan dari program tersebut yang dinilai masih menyulitkan baik bagi MBR maupun pengembang dalam melaksanakannya.

"Pada BP2BT mewajibkan adanya SLF [sertifikat laik fungsi]. Sementara SLF yang memiliki wewenang [menerbitkan] adalah pemerintah daerah. Persoalannya di daerah belum siap. Kalau belum siap akan menghambat," terang dia. Untuk itu dia berharap segera ada solusi dari pemerintah.

Junaidi berharap adanya relaksasi dari pemerintah terkait persyaratan SLF pada program BP2BT.

"Jika daerah yang belum siap SLF, perlu inovasi tersendiri. Jangan sampai aturan dipaksakan sementara belum siap. Niat Presiden mewujudkan PSR harus didukung menteri terkait. Program yang dielu-elukan Presiden sangat strategis. Tapi kalau menteri lemot, buat apa program itu. Kami pikir menteri belum bersinergi dengan Presiden," kata dia.

Dia pun menegaskan selama ini Apersi sangat mendukung PSR, namun kurang dukungan dari kementerian terkait.

Menurutnya terganggunya realisasi PSR tersebut akan berdampak luas. Bukan hanya ke pengembang maupun MBR, hal itu menurutnya juga akan berdampak ke karyawan pengembang, supplier, perbankan dan sebagainya.

"Kami berharap program BP2BT dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Kalau semua syarat mudah, terutama terkait SLF, perkiraan sepekan habis. Tapi kalau syarat masih susah saya yakin tidak bisa terealisasi. SLF bukan karena kita tidak mau mengikuti, tapi apakah pemda siap?" kata dia.

Ketua DPD Apersi Jateng dan DIY, Bayu Rama Djati, mengatakan PSR bagi MBR akan sulit terwujud di tahun ini. Menurutnya pada 2018 lalu PSR per 31 Desember tercatat mencapai 1.132.621 unit atau melebihi target.

Hampir 30% dari jumlah itu berasal dari subsidi KPR dengan skema FLPP, sekitar 280.000 unit. Kemudian pada 2019 ini pemerintah menyediakan kuota hanya 160.000 unit, yang diperkirakan dalam bulan September ini kuota yang ada di semua bank pelaksana akan habis.

"Padahal posisi stok unit rumah MBR yang disediakan developer nasional sat ini telah mencapai 98.000 unit, akan terhenti tidak dapat terjadi akad jual beli melayani MBR, sehingga banyak pengembang perumahan yang terancam gulung tikar karena kesulitan membayar konstruksi yang telah terbangun dan kewajiban kredit konstruksi yang bunganya terus berjalan," kata dia.

Sedangkan pada tahun 2020, informasinya pemerintah hanya akan mengalokasikan kuota rumah subsidi sebesar 110.000 unit.

"Kuota ini akan segera habis digunakan oleh sisa stok unit rumah yang telah disediakan para developer pada tahun 2019 ini. Meskipun tahun ini pemerintah telah menambah dengan skema KPR BP2BT yang sumber dananya berasal dari bantuan Worldbank, namun kuota yang disediakan hanya 14.000 unit nasional. Masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR tahun ini, bahkan tahun 2020. Pengembang rumah menengah ke bawah akan semakin berat menjalankan roda usahanya. Maka akan sangat sulit tahun 2019 dan 2020 para developer dapat mendukung tercapainya PSR seperti tahun lalu khususnya bagi MBR yang kebutuhannya masih sangat banyak," lanjut dia.

Sementara itu Kepala cabang BTN Solo, Deddy Armanto, mengatakan di Solo, kuota program FLPP sudah habis sejak Juni. Namun pemerintah masih memiliki program subsidi yang lain yaitu BP2BT.

"Program BP2BT ini lebih mengedepankan sinergi antara bank, developer, masyarakat dan pemda. Hanya saja ada masa transisi dimana masyarakat yang biasa mengakses program FLPp beralih ke BP2BT," kata dia, Selasa.

Menurut Deddy, ada beberapa perbedaan terkait kebijakan itu. Misalnya untuk FLPP, subsidi berupa bantuan suku bunga. Bunga diharapkan yang sampai ke masyarakat hanya 5,5%, sehingga fluktuasi bunga yang terjadi di FLPP ditanggung pemerintah. Artinya bantuan pemerintah hanya berbentuk subsidi selisih bunga. Sedangkan BP2BT bantuan berupa uang muka.

"Misalnya harga jual Rp140 juta, DP 5% dari masyarakat atau Rp7 juta, kemudian bantuan uang mukanya Rp40 juta, sehingga KPR hanya Rp93 juta. Ketika itu dilakukan maka bantuan pemerintah hanya bantuan uang muka senilai Rp40 juta," kata dia. 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten