APBN dan Kepercayaan Publik
Raden Hary Sutrasno (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik, berkarakter melayani publik, dan antikorupsi adalah  cita-cita anak bangsa. Cita-cita itu secara terstuktur diimplementasikan pemerintah melalui reformasi birokrasi seperti yang misalnya telah diterapkan pada lembaga Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan komitmen program itu yang prosesnya terus berlangsung hingga hari ini. Di Kementerian Keuangan setidaknya terdapat tiga pilar utama yang telah dirasakan mengalami kemajuan pesat oleh publik, yaitu implementasi gagasan penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia.

Saat ini seluruh atau setidaknya sebagian besar unit layanan Kementerian Keuangan telah menerapkan karakter layanan cepat, proses sederhana, dan yang barangkali paling diharapkan publik adalah layanan cuma-cuma atau tanpa biaya. Secara teori APBN adalah rencana pemerintah di bidang keuangan negara yang berfungsi sebagai instrumen pewujudan tujuan negara.

Di Kementerian Keuangan, terutama dalam hal belanja negara, fungsi ini dijalankan unit eselon I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertindak sebagai sebagai bendahara umum negara (BUN). Pada masa penanggulangan Covid-19 tahun 2020, lembaga ini mengelola belanja APBN Rp2.613,8 triliun (Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 50/2020).

Belanja APBN sebesar itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.851,1 triliun dan transfer ke daerah/dana desa Rp762 triliun untuk lebih dari 500 pemerintah daerah dan puluhan ribu desa. Dengan tanggung jawab pengelolaan dana belanja APBN ribuan triliun itu, lantas sebesar apa urgensi pada saat yang sama membangun secara berlanjut kepercayaan publik?

Sebagai pendorong peningkatan kepercayaan publik diperlukan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks membangun kepercayaan publik, terdapat tiga tantangan bagi Indonesia, yaitu globalisasi, kepercayaan publik, dan solidaritas.

Menyadari tanggung jawabnya sebagai pengelola belanja APBN yang demikian penting, Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian menerapkan penataan organisasi di seluruh organisasi vertikal. Yang tampak paling konkret dan langsung dirasakan terutama adalah pada unit-unit kantor layanan, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Saat ini lebih dari 180 KPPN di Indonesia seluruhnya telah berproses menjadi unit/kantor modern dengan dukungan teknologi informasi dan dengan standar layanan tanpa biaya. Di proses bisnis dilakukan penyederhanaan prosedur kerja layanan. Pengajuan tagihan oleh satuan kerja pemerintah pusat/daerah memerlukan waktu paling lama satu jam dan dalam pengajuannya juga cukup hanya dengan selembar surat perintah membayar (SPM).

Untuk tingkat nasional dikembangkan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) yang berfungsi sebagai instrumen lalu lintas pencairan dana dan pertanggungjawaban. Sistem ini menyajikan data anggaran secara real-time, bahkan saat ini Presiden Joko Widodo telah dapat mengakses penerimaan dan belanja negara di meja kerjanya setiap saat diperlukan.

Di tingkat satuan kerja dikembangkan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) yang sukses menggabungkan beberapa aplikasi sehingga satuan kerja cukup menggunakan satu aplikasi untuk semua keperluan. Layanan penerimaan negara secara elektronik dan terintegrasi juga dapat diakses selama 24 jam dan tujuh hari tiap pekan.

Untuk pengembangan sumber daya manusia, lembaga ini juga telah mengirimkan pegawai studi lanjut ke lembaga pendidikan tinggi berkelas A di dalam negeri maupun luar negeri. Sistem perekrutan dalam jabatan juga menggunakan mekanisme assessment center dengan melibatkan pihak ketiga yang berkualitas dan independen.

Metode Survei

Hal mendasar yang dibangun dalam pengembangan sumber daya manusia ini adalah pada kualitas, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan publik. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apakah penataan organisasi telah memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan adalah dengan menggunakan metode survei.

Di tingkat kantor layanan, di KPPN Klaten misalnya, setahun telah dilaksanakan minimal dua kali survei. Dari survei ini dapat ditimba banyak hal tentang harapan masyarakat. Untuk mendukung terpeliharanya kepuasan pengguna, kantor ini dengan ketat melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas integritas dan kinerja para pegawai.

Mitigasi risiko atas pelayanan juga terus dilakukan agar janji layanan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasilnya dari dua periode survei terakhir, opini yang diperoleh dari respondean adalah sangat puas. Karena semua unit layanan telah menerapkan dengan ketat reformasi birokrasi, kemudian tercatat beberapa pengakuan dari berbagai pihak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, pada 2010 memberi Direktorat Jenderal Perbendaharaan predikat sebagai institusi yang memiliki inisiatif untuk mencegah tindak korupsi paling tinggi dan tahun 2011 sebagai  organisasi dengan integritas layanan terbaik.

Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor melalui survei memberi Direktorat Jenderal Perbendaharaan predikat sebagai eselon I Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan publik terbaik dengan indeks kepuasan pengguna layanan tertinggi.

Universitas Gadjah Mada pada 2015 dan 2016 memberi predikat peringkat pertama pengguna layanan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks tertinggi. Apabila hal yang sama atau lebih maju dapat pula diterapkan pada kantor-kantor pemerintah lainnya yang menyelenggarakan layanan publik maka harapan untuk segera terwujud pemerintahan yang baik semakin dekat di depan mata.

Yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat selalu dan berhak mendapatkan standar layanan yang cepat, sederhana, dan  berintegritas di  setiap lembaga layanan publik pemerintah. Semoga hal ini dapat segera terwujud.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom