APBD terbatas, perlindungan TKI tak optimal

Boyolali (Espos)–Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Boyolali mengakui terbatasnya dana APBD setempat menyebabkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kota Susu hingga kini belum optimal.

“Perlindungan terhadap TKI asal Boyolali memang belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Meskipun demikian, kami tidak lantas menjadikan terbatasnya anggaran itu untuk tidak mengoptimalkan beberapa program yang ada, khususnya terkait jaminan terhadap para TKI yang akan berangkat ke negara tujuan bekerja,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Boyolali, Agus Sulistiyono saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (31/5).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Di samping itu, Disnakertrans setempat juga mengakui masih kesulitan mendata jumlah TKI dari Boyolali yang telah pulang ke tempat asalnya ataupun habis masa kontrak kerjanya.

“Sebenarnya kami telah mengimbau kepada perusahaan penyalur TKI, yakni Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang selama ini berkoordinasi dengan Disnakertransos untuk melaporkan data jumlah TKI asal Boyolali yang telah pulang atau habis masa kontrak kerjanya kepada kami. Namun hingga kini masih banyak yang belum melaksanakannya,” ungkap Agus.

Namun untuk mengupayakan perolehan data jumlah TKI tersebut, Agus mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mencatat data TKI yang kembali ke Indonesia.

“Dari BNP2TKI kami memperoleh beberapa data meskipun tidak bisa mencakup semuanya,” imbuh Agus.

sry