Dinas Perhubungan Solo mengusulkan pengadaan sepatu untuk jukir pada APBD 2018.
Solopos.com, SOLO — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo mengusulkan pengadaan sekitar 3.500 pasang sepatu untuk juru parkir pada APBD 2018. Usulan itu membuat kalangan legislator mengernyitkan dahi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Komisi III DPRD Solo mempertanyakan usulan pengajuan pengadaan sepatu untuk jukir yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Solo tahun anggaran 2018. Usulan ini dinilai mubazir karena semestinya pengadaan sepatu jukir menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan pengadaan sepatu ini tak terlalu berdampak. Hal ini lantaran tak semua juru parkir mengenakannya. Di samping itu, seharusnya jukir ini lebih mengedepankan pelayanan sehingga tak asal dalam mengarahkan warga maupun menata kendaraan bermotor.
“Soal seragam saja fungsinya masih dipertanyakan. Banyak dari mereka yang tidak dipakai dan pelayanannya asal. Ini justru ditambah dengan pengadaan sepatu. Saya kira tidak perlu hal seperti ini,” paparnya kepada wartawan, Rabu (13/9/2017).
Pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 ini pengadaan seragam untuk jukir dianggarkan Rp196,965 juta. Sedangkan untuk sepatu jukir juga diajukan anggaran senilai Rp196,965 juta.
Alokasi anggaran ini masuk program peningkatan layanan angkutan pada koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan. Belakangan, banyak jukir yang justru menanggalkan identitas dengan tak berseragam lurik serta tak memakai Kartu Tanda Anggota (KTA).
Padahal dua atribut ini wajib mereka kenakan saat bekerja. Mereka beralasan baju lurik itu bikin gerah di badan terlebih jika ditambah dengan belangkon.
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, menambahkan seharusnya pengadaan semacam ini menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Banyak kantong parkir yang dikelola pihak ketiga sehingga pengadaan sepatu maupun seragam jukir semestinya menjadi urusan rekanan.
“Pengadaan kurang relevan. Pemkot tidak perlu memberikan hibah lagi. Apalagi ini pengadaan sepatu. Seragam saja banyak yang tidak dipakai sekarang,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Solo, Maria Sri Sumarni, sempat mengeluhkan pelayanan para juru parkir yang sembarangan dan kurang sopan. Ia mengakui kerap mendapati jukir yang tidak ramah kepada warga, baik saat hendak maupun setelah memarkir kendaraan.
Maka dari itu, ia meminta ada standar pelayanan perpakiran sehingga masyarakat merasa nyaman. “Kami berharap ada semacam pembinaan dan standard operating procedure [SOP] yang jelas terkait pelayanan parkir. Dengan begitu masyarakat merasa dihargai karena mereka juga membayar retribusi parkir ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Solo, Hari Prihatno, mengatakan Dishub berencana mengganti seragam lurik jukir lantaran sudah usang dan tak terlihat saat bertugas malam hari. Seragam baru nantinya warnanya lebih terang.
“Kami berencana mengganti seragam dengan warna yang lebih terang. Pengadaan sepatu nantinya untuk 3.500 jukir,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
