APBD Solo 2017, alokasi belanja pegawai Pemkot Solo turun 47 persen dibanding tahun lalu.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mencantumkan pos belanja pegawai dalam komposisi belanja tidak langsung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 menurun 47,12 persen dibanding APBD Perubahan 2016.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Salah satu faktor penyebabnya pemindahan aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Dalam pengantar nota keuangan tentang RAPBD 2017, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, menyatakan belanja pegawai senilai Rp582.418.138.000.
Jumlah itu turun Rp518.946.220.000 atau 47,12 persen dibanding belanja pegawai pada APBD-P 2016 yang mencapai Rp1.101.364.358.000. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Grha Paripurna DPRD Solo, Jumat (18/11/2016) siang.
Rudi, sapaan akrabnya, menyatakan belanja daerah pada 2017 senilai Rp1.562.024.421.000. Jumlah itu berkurang Rp471.006.661.604 atau 23,17 persen dibanding APBD Perubahan 2016 yang mencapai Rp2.033.031.082.604.
Dari jumlah belanja daerah tersebut, komposisi belanja tidak langsung adalah Rp650.836.337.000, turun Rp509.963.797.604 atau 43,93 persen dibanding APBD-P 2016 sebesar Rp1.160.800.134.604.
Sementara komposisi belanja langsung adalah Rp911.188.084.000 dengan perincian belanja pegawai Rp55.199.417.000, belanja barang dan jasa Rp507.424.211.000, dan belanja modal senilai Rp348.564.456.000. Dengan kata lain, belanja langsung (58,33 persen) lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung (41,67 persen).
Rudi menyatakan besarnya persentase belanja langsung dalam RAPBD 2017 belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena ada beberapa alokasi belanja lain seperti yang didanai dana alokasi khusus (DAK), DID, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan jumlah itu belum bisa dipastikan karena masih ada pengeluaran lain yang belum terhitung, termasuk tunjangan sertifikasi guru. Menurut dia, salah satu faktor berkuranganya belanja pegawai adalah pemindahan pengelolaan guru PNS SMA/SMK ke Pemprov Jawa Tengah.
“Jumlah gurunya ada sekitar 1.800 orang. Jumlah belanjanya cukup signifikan mengurangi belanja langsung,” ujar dia saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat.
Anggota Banggar DPRD Solo yang juga Sekretaris FDNR, Abdullah A.A., mengatakan gaji guru PNS SMA/SMK sekitar Rp6 juta-Rp9 juta. Mereka mendapatkan gaji 14 kali karena ada klausul tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Lebih lanjut, ia mengatakan belanja langsung yang berpersentase lebih besar barulah sementara. Ada banyak komponen yang belum dimasukkan, termasuk sertifikasi guru.
“Karena belum ada kejelasan, nanti dalam pembahasan alat kelengkapan RAPBD akan dibahas lebih lanjut. Kami sudah memberi arahan agar Pemkot menekan belanja tidak langsung meskipun itu sulit,” terang dia saat ditemui Solopos.com, Jumat.
Ia mengatakan masih ada kemungkinan belanja tidak langsung naik. Pembahasan itu ditargetkan mendapatkan persetujuan bersama pada 25 November 2016.
“Setelah persetujuan bersama akan melalui evaluasi Gubernur. Setelah itu ada sinkronisasi, baru penetapan APBD 2017,” tutur politikus Partai Hanura itu.
Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, menilai penarikan aset SMA/SMK berdampak cukup besar. Komponen gaji guru besar, termasuk sertifikasi menjadi beban keuangan daerah yang tak bisa ditekan.
“Meskipun belanja langsung lebih tinggi, tapi hal itu tak terlalu berpengaruh kepada pembangunan infrastruktur dan sebagainya,” kata dia, Jumat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
