APBD PERUBAHAN : Waktu Mepet, Dewan DIY Rela Kurangi Jatah Anggaran Rp1,1 Miliar

Melalui pembahasan yang alot, legislatif bersedia mengurangi anggaran belanja langsung sekitar Rp1,17 miliar.

Harianjogja.com, JOGJA – Setelah melalui pembahasan antar Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) bersama eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY akhirnya harus legowo untuk mengurangi jatah anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Kerelaan pengurangan itu dengan mempertimbangkan waktu penggunaan anggaran yang relatif mepet untuk tahun anggaran 2016 yang tersisa tiga bulan lagi.

Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia

Pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016 beberapa waktu lalu, dewan ngotot untuk menambahkan sekitar Rp2,8 miliar pada belanja langsung yang didominasi untuk kunjungan kerja (kerja). Sesuai data rancangan, dari APBD murni 2016, belanja langsung sebesar Rp66,88 miliar menjadi Rp68,71 miliar. Tetapi setelah melalui pembahasan alot bersama eksekutif, akhirnya legislatif bersedia mengurangi anggaran belanja langsung sekitar Rp1,17 miliar. Dari APBD murni 2016 sebesar Rp66,88 miliar menjadi Rp65,71 miliar.

Sekretaris DPRD DIY Drajat Ruswandono mengakui adanya pengurangan sekitar Rp1,17 miliar pada pos belanja langsung di DPRD DIY. “[Pengurangan terjadi di pos] Perjalanan keluar negeri dan di [pelaksanaan] pansus,” ungkapnya di DPRD DIY, Jumat (30/9/2016).

Sementara itu, Ketua Pansus Anggaran DPRD DIY Heri Sumardianta menjelaskan, setelah melalui sinkronisasi bersama eksekutif, akhirnya ada sejumlah pos anggaran DPRD DIY yang harus dikurangi volumenya. Dengan demikian, untuk belanja langsung ada pengurangan sekitar Rp1,1 miliar. “Kami menganggap kemarin baru usulan dewan, usulan untuk volume kegiatan tetapi tidak menambah kegiatan baru, setelah dilakukan sinkronisasi [dengan eksekutif], akhirnya kita kurangi,” terangnya kemarin.

Ia mengatakan, perlunya realistis dengan waktu relatif singkat pada anggaran 2016 jika kegiatan terlampui banyak. Sejumlah kegiatan yang dikurangi, antara lain, kunjungan ke luar negeri sebagai pendamping kegiatan eksekutif. Dalam setahun kunker luar negeri ini dilakukan sebanyak tujuh kali secara bergantian dengan jumlah sekitar lima anggota dewan yang melakukan pendampingan. Pada 2016 sudah berjalan dua kali, antara lain ke Hongkong untuk keperluan ekonomi kreatif dan ke Australia dalam urusan kebudayaan. Selain itu, kunker ke luar negeri hanya akan diambil satu lagi saja dengan tujuan ke Jepang. Sementara sisanya sekitar empat kegiatan kunker keluar negeri batal dianggarkan mengingat waktu yang mepet di anggaran 2016.

“Kita realistis ada beberapa kegiatan, seperti kunjungan pendampingan bersama eksekutif ke luar negeri, dianggarkan tujuh kali, kemungkinan hanya tiga kali yang terlaksana, empat kalinya kami batalkan,” ungkap dia.

Selain pos kunker ke luar negeri, anggaran lain yang dikurangi adalah pelaksanaan Pansus Raperda. Pansus pembahasan Raperda ini kata dia, terpaksa dikurangi dengan mempertimbangkan mepetnya waktu. Jika target awal mampu menyelesaikan sebanyak 24 Perda. Tetapi, hingga September 2016 baru terselesaikan sebanyak lima Perda. Dengan waktu yang tinggal tiga bulan lagi, dewan hanya berani mengambil empat Pansus Raperda lagi untuk diselesaikan pada 2016. Dengan demikian, total dimungkinkan hanya sembilan Perda yang terselesaikan.