APBD Boyolali 2017, Pemkab Boyolali berhasil menekan belanja pegawai hingga di bawah 50%.
Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berhasil menekan porsi belanja pegawai tahun ini menjadi 48% dari total nilai APBD.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu membuat Boyolali kemungkinan besar tidak akan terkena program redistribusi pegawai negeri sipil (PNS) yang diwacanakan pemerintah pusat.
Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim porsi belanja pegawai di bawah 50% adalah satu-satunya pencapaian terbaik kinerja keuangan daerah di Indonesia.
“Silakan cek satu per satu, belum ada kabupaten/kota yang bisa menekan angka belanja pegawai sampai di bawah 50%. Hanya ada di Boyolali,” kata Seno, belum lama ini.
Berdasarkan data yang diterima Solopos.com, struktur APBD Perubahan 2016 meliputi belanja daerah senilai Rp2,2 triliun, dengan belanja pegawai senilai Rp1,06 triliun.
Sedangkan pendapatan daerah ditetapkan Rp1,999 triliun dan terdapat defisit anggaran Rp206 miliar. Defisit tersebut dipenuhi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2015 senilai Rp235,7 miliar.
Belanja pegawai bisa ditekan karena ada moratorium PNS beberapa tahun terakhir serta banyaknya PNS yang pensiun. Boyolali juga kekurangan PNS khususnya tenaga pendidik.
Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Purnawan, membenarkan kondisi ini.
Dia menyampaikan porsi belanja pegawai sebesar 48% justru ditentukan saat guru maupun PNS jenjang pendidikan SMA belum diambil alih pemerintah provinsi. Dari 11.000 PNS di Boyolali, sebanyak 1.100 guru adalah PNS di SMA.
Kewenangan penganggaran untuk PNS dan guru SMA baru beralih ke pemerintah provinsi mulai tahun depan.
Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, berharap dengan menurunnya porsi belanja pegawai Pemkab Boyolali bisa memaksimalkan penggunaan anggaran untuk infrastruktur dan belanja publik lainnya.
Efektivitas dan efisiensi anggaran untuk pegawai juga diharapkan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan pegawai termasuk kinerja pegawai.
“Kondisi ini sudah kami upayakan beberapa tahun lalu agar belanja pegawai dengan belanja langsung bisa seimbang. Di Soloraya bahkan di Indonesia baru Boyolali yang mampu menekan belanja pegawai menjadi 48%,” kata Paryanto.
Dia berharap komposisi anggaran ini bisa dipertahankan untuk APBD tahun-tahun berikutnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
