APBD BANTUL : Anggaran Kunker Bisa Dipotong untuk Pengadaan Seragam PNS

Angaran seragam harus melihat porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Harianjogja.com, BANTUL—Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) mengusulkan anggaran kunjungan kerja (kunker) dan dana aspirasi yang selama ini tidak efektif supaya dipotong untuk pengadaan seragam baru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal itu supaya tidak membebani anggaran di tengah defisit.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua MTB, Irwan Suryono mengatakan angaran seragam harus melihat porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Dia menyebut jika memang terjadi defisit, maka pengadaan seragam baru bisa ditunda terlebih dahulu.

Namun jika memang kalangan legislatif dan eksekutif memaksakan untuk menganggarkan seragam baru, alangkah lebih diambilkan dari anggaran lain. Menurut dia dapat diambilkan dari anggaran yang selama ini terkesan hanya dihambur-hamburkan, seperti kunker dan dana aspirasi.

“Kunker Dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak ada manfaatnya karena lebih bernuansa piknik,” ujarnya, Jumat (25/11).

Selain kunker, dana aspirasi menurutnya selama ini terlalu banyak menguras APBD. Dia menyebut dana aspirasi senilai Rp1,5 miliar per anggota dewan itu terlalu besar. Sehingga hal itu menyulitkan program lain untuk berjalan, karena anggaran terlalu banyak digunkan untuk dana aspirasi.

Sebelumnya angaran pengadaan seragam baru itu menuai polemik di kalangan dewan. Di tengah kondisi APBD yang defisit, pengadaan seragam baru senilai Rp5,3 miliar dinilai sebagian anggota dewan terlalu besar dan tidaklan mendesak untuk dianggarkan.

Namun Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Bantul, Amir Syarifudin menyatakan hal berbeda. Dia menilai pengadaan seragam untuk PNS, GTT, dan PTT itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Apalagi pengadaan seragam itu terakhir dilakukan tiga tahun yang lalu.

Menurut Amir, seragam adalah bentuk apresiasi terhadap kinerja PNS, GTT, PTT. “Masak ya mereka terutama guru dan pegawai tidak tetap itu sudah bekerja luar biasa, masih harus disuruh membeli seragam sendiri. Pakaian Keki kan mahal, sekitar Rp300 ribu per setel.” ujarnya.

Dia menambahkan jumlah anggaran Rp5,3 miliar yang dianggarkan itu bukanlah anggaran yang besar. Meskipun dalam kondisi defisit hal itu bukanlah suatu masalah. Pasalnya defisit anggaran menurutnya merupakan suatu yang wajar. Kerena meskipun defisit, nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih dapat mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.