SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (JIBI/Solopos/Dok.)

APBD 2017 diharapkan dapat menjadi salah satu cara atasi kemiskinan.

Harianjogja.com, KULONPROGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo mengusulkan nilai pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mencapai setidaknya Rp1,4 triliun. Dana ini untuk memfasilitasi anggaran terkait penanggulangan kemiskinan yang juga diharapkan dapat ditingkatkan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo, Priyo Santoso mengatakan, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2017 bakal selesai pada pekan ini. Rancangan APBD 2017 selanjutnya mulai dibahas pekan depan.

“Pendapatan kita minta bisa di angka Rp1,4 triliun,” ungkap Priyo, Rabu (9/11/2016).

Priyo memaparkan, kenaikan anggaran pendapatan diharapkan mendukung adanya peningkatan alokasi dana penanggulangan kemiskinan. Dewan memang sengaja meminta masalah kemiskinan mendapatkan prioritas dalam kebijakan program pembangunan daerah. Hal tersebut mengingat angka kemiskinan penduduk Kulonprogo pada 2015 kemarin diketahui masih mencapai 12 persen. Data versi Badan Pusat Statistik (BPS) per 2014 lalu bahkan menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 20,64 persen.

Menurut Priyo, pemerintah perlu mengoptimalkan program pemberdayaan warga miskin agar menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Bentuknya bisa berupa pengembangan usaha mandiri, misalnya pengolahan bahan makanan atau pembuatan benda kerajinan. Namun, program itu harus didukung dengan pendampingan berkelanjutan agar usaha yang dirintis warga miskin tetap berjalan dan berkembang sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.

“Anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dinaikkan, baik dari jumlah sasaran maupun besarnya bantuan. Kita minta dinaikkan jadi Rp15 juta,” kata anggota Komisi II DPRD Kulonprogo itu.

Jika alokasi pendapatan pada APBD 2017 dapat mencapai Rp1,4 triliun seperti yang diharapkan, angka tersebut berarti meningkat dibanding pada APBD perubahan 2016 yang ditetapkan sebesar sekitar Rp1,377 triliun. Namun, angka itu juga hanya menyerupai pendapatan pada APBD murni 2016 yang mencapai Rp1,428 triliun.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengungkapkan jika pendapatan daerah pada APBD perubahan 2016 mengalami penurunan sebesar 3,56 persen atau sekitar Rp50,787 miliar. Kondisi tersebut salah satunya karena pendapatan retribusi daerah dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengalami penurunan hingga Rp 1,447 miliar. Di sisi lain, alokasi belanja daerah justru naik sebesar Rp264,333 juta dibanding APBD murni 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya