SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (WAHYU SULISTIYAWAN/JIBI/Bisnis Indonesia)

Antisipasi bencana berupa normalisasi Kali Langsur tak kunjung direalisasikan sejak tiga tahun lalu.

Solopos.com, SUKOHARJO — Wacana normalisasi Kali Langsur yang dituding sebagai penyebab banjir di beberapa wilayah di Sukoharjo sejak 2012, dinilai mendesak direalisasikan untuk mengantisipasi bencana banjir. Namun, proyek di anak Sungai Bengawan Solo itu belum akan dilaksanakan pada tahun ini, karena terkendala pembebasan lahan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, kepada wartawan, Senin (23/2/2015), menyampaikan anggaran pendampingan senilai Rp4,3 miliar untuk rencana normalisasi Kali Langsur pada tahun ini ditiadakan. Pasalnya, pekerjaan itu hingga sekarang belum diketahui kejelasannya.

Sedianya proyek tersebut dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Pencoretan anggaran tersebut terpaksa dilakukan karena jika terus dianggarkan tetapi pekerjaan tak kunjung direalisasikan, dana tersebut dapat dianggap sebagai anggaran mencurigakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya Pemkab menganggarkan dana pendampingan tersebut pada 2013 dan 2014. Tetapi karena proyek urung dilaksanakan anggaran tersebut tidak digunakan, sehingga masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Menurut politikus PDIP itu normalisasi tak kunjung terlaksana disebabkan masalah pembebasan lahan yang hingga saat ini belum rampung. Dia menyatakan penganggaran dapat dilakukan pada APBD Perubahan tahun ini jika masalah tersebut terselesaikan secepatnya.

“Warga yang memasang harga tanah lebih tinggi dari penilaian BPN [Badan Pertanahan Nasional] menjadi kendala utama pembebasan lahan. Walau ini hanya beberapa warga tapi masalah ini tetap harus diselesaikan terlebih dahulu. Sudah banyak warga sekitar Kali Langsur yang telah menyetujui pembebasan lahan ini, karena mereka tak ingin kebanjiran terus,” papar Nurjayanto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, membenarkan tidak ada anggaran pendampingan normalisasi Kali Langsur pada APBD tahun ini. Menurut dia perlu ada memorandum of understanding (MoU) dengan BBWSBS untuk memastikan normalisasi direalisasikan. Pembuatan MoU tersebut, kata Agus, hingga kini belum selesai. Atas dasar itu dia memperkirakan normalisasi Kali Langsur belum dapat dilaksanakan tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo, Ahmad Hufroni, menjelaskan normalisasi yang dibutuhkan Kali Langsur adalah pelebaran dan pembangunan tanggul. Namun, bantaran sungai dijadikan permukiman. Itu sebabnya pembebasan lahan sangat penting. Saat ini, lanjut dia, lebar Kali Langsur hanya sekitar 5 meter. Menurut dia lebar ideal sungai itu 10 meter.

Untuk diketahui setiap hujan mengguyur air di sungai tersebut meluap. Luapan air merendam beberapa wilayah, seperti Setran, Bulakrejo, Klaseman, Klurahan, Curidan di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo. Selain itu wilayah terdampak lainnya adalah Cluringan, Telukan, Parangjoro di Kecamatan Grogol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya