Solopos.com, JAKARTA — Bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, Anies Baswedan berharap perjanjian utang-piutang antara dirinya dengan Sandiaga Uno yang ramai dibicarakan publik beberapa hari terakhir bisa menjadi contoh transaksi politik.
Anies menyebut, apa yang ia lakukan dalam perjanjian utang piutang itu merupakan cara berpikir baru agar pejabat politik yang terpilih tidak terjebak untuk koruptif.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
Tampil di podcast Youtube Merry Riana, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan dalam perjanjian itu dirinya wajib membayar utang hanya jika kalah dalam Pilkada DKI 2017.
Namun jika menang utang itu otomatis lunas karena dianggap sebagai donasi kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Logikanya, jika dirinya kalah maka ia menjadi warga sipil yang bisa kembali bekerja untuk mengembalikan utang.
Jika menang, dirinya adalah pejabat pemerintahan yang harus fokus memikirkan rakyat sehingga tidak punya waktu untuk berbisnis.
“Kalau saya menang, saya masuk ke pemerintahan, saya tidak bisa cari uang di pemerintahan untuk membayar itu [utang biaya kampanye]. Bukankah ini yang menjebak kita selama ini untuk biaya fund raising (penggalangan dana) untuk biaya pilkada?” ungkap Anies seperti dikutip Solopos.com, Sabtu (11/2/2023).
Karenanya, perjanjian utang yang ia teken pada Maret 2017 itu bisa menjadi tren positif guna mencegah seorang pejabat politik korupsi untuk mengembalikan dana kampanyenya.
Ia berharap pola itu dilakukan oleh politikus-politikus lainnya yang sedang berkompetisi dalam Pilkada maupun Pilpres.
“Saya berharap pola seperti ini bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi bahwa nanti akan dikembalikan dalam bentuk privilege (keistimewaan),” ungkap Anies.
Di media sosial, Sabtu (11/2/2023) hari ini, beredar foto surat perjanjian utang piutang yang diklaim milik Anies Baswedan terkait dengan biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Kubu Anies Baswedan mengakui surat itu memang terkait dengan Anies Baswedan.
Surat perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tersebut untuk biaya kampanye mereka di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Dalam dokumen yang tersebar ke publik itu, Anies meminjam uang hingga Rp92 miliar dari pihak ketiga untuk biaya kampanye di mana Sandiaga Uno menjadi penjaminnya.
Dalam perjanjian utang piutang itu disebutkan utang dari pihak ketiga itu dianggap lunas sebagai donasi kampanye jika pasangan tersebut terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dalam klausul disebutkan utang baru dibayarkan jika pasangan itu kalah.
Sementara itu, Sandi saat dihubungi lewat anggota stafnya, belum mau memberi komentar terkait perjanjian utang piutang antara dirinya dengan Anies yang tersebar itu.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Anies Utang Rp92 Miliar saat Harta Kekayaannya Rp5,6 Miliar”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
