ANGKUTAN SISWA : Sekolah Diminta Larang Siswa Gunakan Sepeda Motor

Angkutan siswa dengan sepeda motor diminta menjadi perhatian pihak sekolah

Harianjogja.com, JOGJA– Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di Jogja perlu kembali menghidupkan larangan penggunaan sepeda motor bagi siswa karena sebagai salah satu penyumbang kemacetan, kata peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Joewono Sastro Sasmito.

Promosi Peneliti Harvard Ungkap Peran BRI Dorong Inklusi Keuangan lewat Digitalisasi

“Saya kira budaya itu [Pelarangan siswa menggunakan kendaraan bermotor] perlu dihidupkan kembali di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya,” kata Joewono yang peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM itu, Jumat (16/10/2015).

Menurut dia, rata-rata pelajar di Jogja khususnya di tingkat SMA, saat ini banyak yang diperbolehkan menggunakan sepeda motor.

Padahal, selain banyak yang belum memenuhi persyaratan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM), mereka juga menjadi salah satu penyumbang kemacetan pada jam-jam tertentu di Yogyakarta.

“Hampir seluruh sekolah sekarang ini tidak terlalu ketat melarang siswa menggunakan sepeda motor,” kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengatakan seharusnya pemda kembali mendorong pihak sekolah di Jogja untuk kembali mengampanyekan penggunaan kendaraan umum dan melarang penggunaan kendaraan pribadi bagi siswa.

“Selain untuk penertiban dan pengurangan kemacetan, langkah itu penting untuk menanamkan budaya bagi siswa kembali menggunakan sepeda kayuh atau kendaraan umum,” kata dia.

Joewono mengatakan sebagai kota pariwisata dan pendidikan, Jogja akan selalu menjadi magnet bagi masyarakat dari luar daerah, baik untuk belajar, berwisata, bahkan memilih sebagai tempat tinggal.

Hal itu, menurut dia, akan memungkinkan Jogja di masa mendatang menjadi kota macet yang tidak berbeda dengan DKI Jakarta.

Menurut dia, Jogja bahkan telah masuk dalam kategori daerah “suburban” atau wilayah peralihan sebelum masuk kategori metropolitan, yang memicu gaya hidup masyarakat dengan mengutamakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi.

“Sehingga bertambahnya kendaraan pribadi di Jogja memang susah dihindari,” kata dia.

Terhadap realitas itu, Joewono menilai pemerintah daerah perlu terus menggalakkan kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Penanaman kebiasaan masyarakat itu, menurut dia, merupakan kebutuhan mendasar, selain upaya pembangunan kantong-kantong parkir, serta sarana lain yang membutuhkan biaya mahal.

“Memang penambahan sarana dan prasarana pendukung penting, namun yang lebih penting adalah membentuk budaya masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” kata dia.