SOLOPOS.COM - Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri) berjabat tangan dengan Sekda Sragen Tatag Prabawanto di Pendapa Sumonegaran Rumdin Bupati Sragen, Rabu (11/10/2017). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

Sragen dan Klaten menjadi prioritas TKPK Jateng penanganan masalah kemiskinan.

Solopos.com, SRAGEN — Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggenjot penurunan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Jateng mulai 2017.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kabupaten Sragen dan Klaten menjadi bagian dari 15 kabupaten/kota tersebut karena angka kemiskinan di Sragen dan Klaten masih di atas angka kemiskinan Jateng.

Berdasarkan data kemiskinan 2016 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, kemiskinan di Sragen menempati urutan ke-26 dengan 14,38% dan Klaten berada di urutan 27 dengan 14,46%. Persentase kemiskinan tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Jateng 13,27%.

Bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan di kabupaten/kota di Soloraya, kemiskinan di Klaten paling tinggi, disusul Sragen, Wonogiri (13,12%), Karanganyar (12,49%), Boyolali (12,09%), Kota Solo (10,88%), dan paling sedikit Sukoharjo (9,07%).

Selama 2012-2016, penurunan angka kemiskinan di Sragen semakin membaik tetapi masih di bawah capaian Jateng. Data kemiskinan Sragen pada 2012 sebanyak 142.800 jiwa turun menjadi 126.800 jiwa pada 2016.

Artinya, selama empat tahun terakhir (2012-2016) jumlah kemiskinan di Sragen turun 16.000 jiwa atau 4.000 jiwa per tahun. Atas dasar data tersebut Koordinator TKPK Jateng, Heru Sudjatmoko, menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan 17 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, pimpinan OPD Sragen, 20 camat, dan perwakilan kepala desa (kades) atau kepala kelurahan di Pendapa Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (11/10/2017).

Dalam kesempatan itu, Heru yang juga Wakil Gubernur (Wagub) Jateng itu menyerahkan bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) secara simbolis kepada Bupati Sragen untuk 763 unit RTLH senilai Rp10 juta per unit.

“Mengatasi kemiskinan itu tidak mudah. Semakin kecil angkanya semakin tidak mudah untuk menurunkannya. Yang lebih tahu kemiskinan itu warga di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RW dan RT. Lembaga RT lebih tahu persis siapa yang miskin di lingkungannya. Lembaga itu sudah terstruktur ke atas hingga ke kabupaten. Maka TKPK Jateng menekan angka kemiskinan dengan pendekatan struktural dan sistemik dengan mengefektifkan lembaga tersebut,” ujar Heru dalam paparannya.

Heru menyampaikan kemiskinan itu tidak kelihatan karena kemiskinan itu bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi lainnya. Dia mengetahui gejala warga miskin di pedesaan itu tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dengan kondisinya.

Ketika warganya merasa biasa-biasa saja, di sisi lain kondisi itu membuat ribut pemerintah daerah karena merasa terpanggil. Mulai 2017, Heru berkomitmen menekan kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Jateng yang angka kemiskinannya di atas angka kemiskinan Jateng.

Pada 2018, Heru memperkuat anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota, salah satunya Sragen. “Bahwa Sragen masuk dalam 15 kabupaten/kota termiskin di Jateng tidak perlu malu tetapi mari bekerja gotong-royong untuk mengatasinya,” ajaknya.

Heru berkomitmen selama 2-3 tahun ke depan akan menggelontor anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di 15 kabupaten/kota itu. Dia menawarkan strategi penanggulangan kemiskinan, yakni meringankan beban belanja keluarga miskin dengan intervensi RTLH, beras sejahtera (rastra), jaminan kesehatan, dan seterusnya.

Selanjutnya, Heru menginginkan adanya program pemberdayaan keluarga miskin lewat penyediaan lapangan pekerjaan. Kepala Bappeda Jateng Sujarwanto Dwiatmoko meminta semua stakeholders di Sragen terutama kepala desa memverifikasi data kemiskinan dalam basis data terpadu (BDT).

Dia ingin semua pihak terbuka terkait masalah kemiskinan di daerahnya sehingga dicarikan solusi bersama atas permasalahan itu. Sujarwanto juga berharap ada terobosan baru dari kades lewat dana desa (DD) untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di desa masing-masing.

Di sisi lain, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng menawarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk Sragen. Dinas Kesehatan menawarkan program jaminan sosial dengan menambah kuota 1.000 orang pada 2018.

Selama ini, Dinas Kesehatan sudah menanggung premi jaminan kesehatan nasional (JKN) 4.000-5.000 warga miskin di Sragen senilai Rp108 juta per tahun. OPD lain menawarkan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan tawaran lainnya.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyambut baik program tersebut. Bupati menyampaikan dana sampai triliunan rupiah sudah digelontorkan untuk penanggulangan kemiskinan tetapi angka kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan.

Bahkan Yuni, sapaan akrab Bupati, menyampaikan Pemkab Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) khusus untuk pelayanan kepada warga miskin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya