Angka kemiskinan simpang siur, program kemiskinan terhambat

Klaten (Espos)–Data kemiskinan yang ada di Klaten hingga saat ini masih simpang siur. Data kemiskinan yang dimiliki masing-masing stakeholders berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut berimbas pada tak sinkronnya sasaran penuntasan kemiskinan yang dilakukan di Klaten.

Anggota tim pendataan penuntasan kemiskinan Klaten, Sugeng Haryanto, ketika ditemui wartawan di kompleks Pemkab setempat, Kamis (28/5), mengungkapkan, perbedaan data tersebut menimbulkan kesulitan dalam aksi penuntasan kemiskinan secara terpadu. “Untuk itu seluruh stakeholders harus
disamakan persepsinya dahulu mengenai data kemiskinan,” kata dia seusai rapat penuntasan kemiskinan di Klaten yang digelar di Gedung B Setda Pemkab Klaten.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Dalam rapat kemarin, seluruh stakeholders yang bergerak dalam hal penuntasan kemiskinan seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian Setda Pemkab Klaten, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans), Badan Pusat Statistik (BPS) dan lainnya duduk satu meja membahas masalah kemiskinan di Klaten.

Dalam rapat terungkap masih adanya angka yang berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan jumlah warga miskin. “Data yang dimiliki masing-masing masih berbeda,” ujar Sugeng.

Dari data yang ada, jumlah kemiskinan memang berbeda-beda. Data kemiskinan yang ada di Bagian Kesra Setda Pemkab Klaten mencapai 417.305 jiwa atau sekitar 125.000 KK. Sementara di Bagian Perekonomian Setda Pemkab Klaten, data warga miskin yang digunakan untuk acuan penerimaan beras untuk warga
miskin (Raskin) mencapai 115.537 KK.

Data kemiskinan BPS sendiri berada di kisaran 20% dari jumlah warga Klaten yang mencapai kurang lebih 1 juta jiwa penduduk. “Itu sebabnya banyak program penuntasan kemiskinan yang terhambat. Karena data di masing-masing SKPD berbeda. Langkah awal yang kami lakukan adalah sinkronisasi data. Setelah ada titik temu baru masing-masing SKPD mengeluarkan program penuntasan kemiskinan dengan mengacu data baru itu,” saran dia.

Kabag Kesra Setda Pemkab Klaten Rantiman, mengatakan, pihaknya pada tahun 2008 telah melakukan pendataan ulang warga miskin. Program tersebut digunakan untuk acuan pendataan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Saat pendataan dilakukan, kami melibatkan seluruh stakeholders kemiskinan, termasuk BPS, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah agar ada satu data yang sama terhadap angka kemiskinan. Harapannya kita pedomani sebagai data acuan apapun bentuk programnya,” pungkas Rantiman.

haa