Angka Kemiskinan di Karanganyar Capai 65.683 RTS

Ilustrasi rumah warga miskin (Dok/JIBI/SOLOPOS)

KARANGANYAR--Angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada 2012 mencapai 65.683 rumah tangga sasaran (RTS). Masyarakat kategori miskin tersebut tersebar di 17 kecamatan di wilayah Karanganyar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karanganyar, Sutarno, mengatakan mayoritas masyarakat miskin terdapat di wilayah yang tingkat perekonomiannya rendah antara lain Gondangrejo, Mojogedang, Jatiyoso dan Jenawi.

“Saat ini tingkat kemiskinan di wilayah Karanganyar cukup tinggi sekitar 15-17 persen dari total jumlah penduduk. Program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (6/6/2013).

Sesuai target Pemprov Jateng, pihaknya menargetkan menekan tingkat kemiskinan di Karanganyar hingga mencapai 11,8 persen pada 2018 mendatang. Tentunya, beberapa program pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara kontinyu seperti renovasi rumah tak layak huni (RTLH), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Anggaran

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar bakal bahu-membahu untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan.  “Pengentasan permasalahan kemiskinan perlu proses dan berkelanjutan. Kami telah melaksanakan beberapa program pengentasan kemiskinan dan akan dilanjutkan secara terus menerus,” paparnya.

Sementara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Karanganyar, Paryono, mengungkapkan penanggulangan kemiskinan di wilayah Bumi Intanpari terkendala data yang dihimpun kerap tak akurat dan valid. Dia mencontohkan pendataan RTLH di Karanganyar yang jumlahnya berbeda-beda dari instansi terkait.

Apabila data tersebut tak bermasalah maka program pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan secara bertahap. Hasilnya, angka kemiskinan bakal menurun setiap tahun. “Jadi permasalahan utama karena data program pengentasan kemiskinan tak akurat. Saya minta data RTLH jangan samapai tumpang tindih lagi,” jelasnya.

Selain itu, program pengentasan kemiskinan harus mutlak disokong anggaran yang memadai. Tanpa adanya anggaran maka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tak akan maksimal.

Seluruh instansi terkait juga harus selalu berkoordinasi agar program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat miskin. Pihaknya bakal memprioritaskan pelaksanaan beberapa program pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.