Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bakal memberikan kendaraan sepeda motor dinas baru untuk kepala desa/kelurahan di Wonogiri pada 2023. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Wonogiri, Sriyanto, menilai rencana pengadaan kendaraan dinas baru kepada seluruh kepala desa/kelurahan di Wonogiri perlu dikaji ulang.
Sriyanto mengatakan Pemkab jangan gegabah mengambil kebijakan. Perlu ada kajian berulang dan pertimbangan yang masak, terlebih pengadaan kendaraan dinas baru bagi kepala desa ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Jangan sampai dengan pengadaan tersebut anggaran untuk program lain yang lebih prioritas terganggu.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Pertimbangkan skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, diperlukan, mana yang belum atau tidak diperlukan. Rencana itu [pengadaan kendaraan dinas kepala desa] bagus. Tapi perlu dikaji ulang. Lihat dulu urgensinya bagaimana,” kata Sriyanto kepada Solopos.com melalui sambungan telepon WhatsApp (WA), Jumat (11/11/2022).
Menurut dia, sepeda motor dinas yang saat ini digunakan kepala desa/kelurahan masih sangat layak untuk beroperasi. Oleh karena itu, Pemkab jangan sampai terlalu memaksakan pengadaan kendaraan dinas itu jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak mencukupi.
Apalagi saat ini Pemkab perlu menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baik guru maupun nonguru.
Baca Juga: Keren Lur! Bisa Dicoba Besok Minggu, Pedagang CFS Wonogiri Mulai Gunakan QRIS
“Bisa jadi sih ini jadi mengarah ke situ, bermuatan politik menuju Pemilu 2024,” kata dia.
Tetapi, lanjut Sriyanto, jika memang Pemkab sudah menimbang dan menghitung betul anggaran tersebut, maka pengadaan tersebut tidak masalah. Dia hanya khawatir Pemkab hanya gegabah dan justru membebani anggaran lain yang seharusnya untuk program yang lebih penting.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek, menolak jika program pengadaan kendaraan dinas baru kepala desa/kelurahan bermuatan politik atau bagian dari strategi politik menuju Pemilu 2024. Menurut dia, kendaraan dinas kepala desa/kelurahan saat ini sudah berumur belasan tahun sehingga sudah sangat layak diganti.
Dia mengakui jika penggantian kendaraan dinas baru kepala desa/kelurahan terbilang terlambat dibanding kabupaten lain di Soloraya. Sebenarnya pengajuan pengadaan kendaraan dinas baru oleh kepala desa sudah sejak 2019.
Baca Juga: Insentif Ketua RT di Wonogiri Naik, Sejumlah Kades Berharap Pemkab Tambah ADD
Hanya, Pemkab tidak mungkin melakukan pengadaan kendaraan dinas pada 2020, 2021, atau 2022. Sebab pada tahun itu anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19.
“Enggak mungkin dong, dalam situasi seperti itu kami malah beli kendaraan dinas baru. Kalau begitu kami enggak punya keprihatinan. Saat itu anggaran di-refocusing untuk penangan Covid-19. Kan skala prioritas. Sekarang kondisi Covid-sudah melandai, statusnya sudah endemi. Makanya kami berani pengadaan kendaraan dinas baru untuk 294 kepala desa/kelurahan. Tentunya sudah kami hitung, tim kami sudah mengkajinya,” kaya Jekek saat berbincang dengan Solopos.com di ruang kerjanya di Rumah Dinas Bupati, Rabu (9/11/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
