Anggota DPRD Solo Ini Khawatir Konflik Keraton Memanas Lagi, Kenapa?

Solopos.com, SOLO — Anggota Komisi IV DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, menyayangkan apa yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat saat Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 Paku Buwono atau PB XIII Hangabehi pada Mingu (27/2/2022).

Seperti diketahui, saat itu anak kelima PB XIII yaitu KGPH Mangkubumi tidak mendapatkan akses masuk untuk mengikuti Tingalan Dalem Jumenengan. Pangeran Mangkubumi menunggu sekitar satu jam di depan pintu sebelum akhirnya pulang. Hal ini dikhawatirkan bisa membuat situasi konflik di keraton memanas lagi.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Terkait jumenengan, saya mengapresiasi, selamat atas terselenggaranya jumenengan. Tapi cukup kaget juga ketika di satu sisi ada jumenengan termasuk penobatan, tapi di sisi lain ada putranya yang tidak bisa masuk,” ujar Ginda kepada Solopos.com melalui telepon, Senin (28/2/2022).

Baca Juga: Tingalan Jumenengan PB XIII, KGPH Mangkubumi Tak Diberi Akses Masuk

Wakil rakyat dari PDIP tersebut menilai Keraton Solo merupakan aset besar di bidang budaya dan pariwisata Solo. Sehingga, menurutnya, Keraton harusnya bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan masyarakat.

Sebab keberadaan Keraton Kasunanan mempunyai potensi besar untuk mendongkrak pariwisata Kota Bengawan. “Tapi kalau caranya seperti ini saya khawatir akan ada konflik-konflik berikutnya,” ungkap legislator yang juga masih kerabat Keraton Solo tersebut.

Baca Juga: Tak Bisa Ikut Tingalan Jumenengan PB XIII, Begini Doa KGPH Mangkubumi

Potensi Konflik Baru

Ginda menyatakan seharusnya Keraton Kasunanan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Namun dengan apa yang terjadi ketika Tingalan Jumenengan PB XIII Keraton Solo kemarin menurutnya malah dapat menjadi potensi konflik berikutnya.

“Konfliknya saja belum selesai. Selama ini masih ada konflik. Bukannya diselesaikan, tapi menurut saya malah menciptakan potensi-potensi konflik baru. [Seharusnya] Konflik ini diselesaikan dulu. Kita tahu betul memang ada konflik,” tuturnya.

Baca Juga: Diundang Tingalan Jumenengan PB XIII, Gibran Belum Pastikan Hadir

Ginda mengakui PB XIII merupakan raja saat ini di Keraton Kasunanan Surakarta. Tapi sebagai raja, PB XIII terikat dengan aturan-aturan atau paugeran yang harus ditaati. Paugeran itu menurutnya baik yang bersifat budaya dan aturan.

“Sekarang Keraton itu jadi pusat budaya, ya mestinya pusat budaya itu harus diselesaikan dulu konfliknya. Bukan malah menobatkan putra mahkota di saat sebenarnya masih ada putra lainnya yang lebih tua dan laki-laki,” sambungnya.