ANGGOTA DPRD MEMBOLOS : Unsur Pimpinan Kewalahan Redam Anggota Dewan Pembolos

Solopos.com, KARANGANYAR —Unsur pimpinan DPRD Karanganyar mengaku sudah kewalahan meredam anggotanya agar tak membolos saat rapat paripurna berlangsung di gedung setempat, Sabtu (5/4/2014). Kali ini, tak hanya anggota Dewan yang membolos saat paripurna. Sejumlah unsur pimpinan dan Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Rohadi Widodo juga ikut-ikutan membolos.

Agenda rapat paripurna yang berlangsung akhir pekan tersebut, yakni mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum setiap fraksi terkait pembahasan RAPBD tahun 2014. Sesuai laporan yang diterima pimpinan Dewan, jumlah anggota Dewan yang menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang dari 45 anggota. Namun, jumlah anggota Dewan yang benar-benar hadir di gedung DPRD hanya mencapai 21 orang. Sisanya, hanya nitip absen kepada anggota Dewan yang lain. Jumlah anggota Dewan yang hadir kali ini semakin menyusut dibandingkan saat paripurna sebelumnya yang hanya mencapai 25 orang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Parahnya lagi, rapat paripurna kali ini tak dihadiri dua unsur pimpinan, yakni Tri Haryadi (Partai Demokrat) dan Warsini (PKS). Di samping itu, Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo juga tak mendampingi Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat rapat paripurna berlangsung. Beredar informasi, mereka justru sibuk melakukan kampanye di luar gedung DPRD.

“Teman-teman yang tak hadir itu memang sudah minta izin untuk mengikuti kampanye hari ini [kemarin]. Hal ini tak masalah, yang terpenting mereka tak boleh izin selama tiga kali berturut-turut. Lantaran bentrok dengan kampanye, kami tak bisa mengintervensi teman-teman agar hadir di paripurna ini. Rapat hari ini kan tak mengambil keputusan [hanya mendengarkan jawaban bupati],” katanya saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna berlangsung.

Melihat aksi malas-malasan yang diperlihatkan anggota Dewan menyebabkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bumi Intanpari angkat bicara. Di antaranya, Koordinator Biro Investigasi Anggaran Rakyat (BIAR) Karanganyar, Hasan Fatoni.

“Kami rasa, ruhnya kegiatan anggota Dewan itu saat rapat paripurna berlangsung. Kalau ruhnya saja sudah ditinggalkan, berarti memang ada yang salah dengan kinerja anggota Dewan. Mereka yang membolos berarti mengabaikan pertanggungjawaban di hadapan rakyat. Ini tak boleh dibiarkan. Mestinya, harus ada sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang suka membolos,” katanya.

Berbeda dengan sikap LSM, jajaran eksekutif memilih bungkam terkait banyaknya anggota Dewan yang membolos saat rapat paripurna berlangsung.

“Saya tak mengomentari hal itu saja,” kata Sekda Karanganyar, Samsi.

Di kesempatan itu, solopos.com kesulitan menemui ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Karanganyar, Yobi. Pasalnya, yang bersangkutan tak hadir dalam rapat paripurna.