Anggota DPR Soroti Sekjen DPR Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Herman Khaeron, meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Sekjen DPR, Indra Iskandar, yang rangkap jabatan sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

 Sekjen DPR Indra Iskandar. (detikcom)

SOLOPOS.COM - Sekjen DPR Indra Iskandar. (detikcom)

Solopos.com, JAKARTA – Rangkap jabatan Sekjen DPR, Indra Iskandar, sebagai komisaris BUMN mendapat sorotan. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Herman Khaeron, meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Indra Iskandar.

Hal itu merupakan aspirasinya sebagai Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN. Herman menuliskan pendapat itu melalui akun Twitter-nya @akang_hero yang diunggah pada Kamis (22/7/2021).

Dalam cuitan itu Herman juga meminta agar Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, juga dihentikan sebagai wakil komisaris BUMN. Untuk diketahui, Ari Kuncoro sudah tidak lagi menjabat Wakil Komut BRI.

Baca Juga: Rekor 180 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19: Jatim Terbanyak, Jateng Kedua

“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI saya meminta menteri BUMN @erickthohir untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan memberhentikan sdr. Ari Kuncoro (Rektor UI) dan sdr. Indra Iskandar (Sekjen DPR RI) dari jabatan Komisaris BUMN. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih,” tulis Herman.

Diketahui, Ari Kuncoro kini telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris BRI. BRI telah mengumumkan pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Komisaris BRI, Kamis (22/7/2021) ini. Dengan menerima pengunduran diri Ari, BRI menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Sedangkan Sekjen DPR, Indra Iskandar, diketahui ditunjuk menjadi Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). PT BKI merupakan salah satu perusahaan di bawah Kementerian BUMN.

Baca Juga: Jawa Masih Penyumbang Terbanyak Kasus Covid-19 Hari Ini, Jabar Juara

Tidak Dilarang

Indra mengatakan belum menerima surat resmi penunjukan dirinya jadi Komisaris PT BKI. Namun Indra, yang merupakan aparatur sipil negara, siap melaksanakan tugas komisaris tersebut.

“Saya belum terima [surat resmi dari Kementerian BUMN]. Tapi prinsipnya untuk penugasan apa pun sebagai ASN harus dilaksanakan,” ujar Indra.

Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020 soal persyaratan anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, Indra mengatakan status ASN tak dilarang menjabat komisaris PT BKI.

Baca Juga: Rekor Lagi, Angka Kematian Covid-19 di Indonesia Tembus 1.449 Orang

“Intinya, PNS/ASN tidak dilarang menjadi komisaris atau penasihat direksi. Melalui proses seleksi dan ditetapkan oleh MenBUMN selama masih aktif sebagai ASN [belum pensiun] karena berhenti secara otomatis kalau sudah pensiun,” sebut Indra.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menilai penunjukan itu sah-sah saja. Sebab, Sekjen DPR merupakan ASN yang diatur pemerintah.

“Kalau sekjen DPR kan ASN ya, ya sah-sah saja masuk dalam komisaris BUMN kecuali komisaris swasta enggak boleh. Dan kalau ditunjuk jadi direksi itu yang enggak boleh. Komisaris kan bukan direksi, komisaris kan dikasih tugas oleh pemilik saham bukan sebagai eksekutif,” kata Wakil Ketua BURT, Achmad Dimyati Natakusumah, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Update Covid-19: Hari Ini Tambah 49.509, Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 3 Juta Orang

Dimyati mengatakan penunjukan itu sebagai bentuk kepercayaan terhadap lembaga DPR. Namun, dia meminta Indra untuk tetap maksimal bekerja di DPR.

“Sekjen DPR jadi komisaris itu kan kepercayaan termasuk pada lembaga DPR juga. Ini kehormatan juga Pak Indra sebagai sekjen DPR diangkat jadi komisaris untuk ikut mengawasi salah satu BUMN di luar tugas utamanya yaitu sebagai sekjen, yang penting jangan meninggalkan tugas utama DPR, dan bisa ngatur waktu, betul-betul maksimal lah di DPR,” ujarnya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Biadab! KKB Tembak Dua Anak di Intan Jaya, Satu Meninggal

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah dengan menembak dua orang anak di Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua. Satu anak meninggal akibat kejadian ini.

Libur Nataru Dihapus, ASN Haram Cuti Apalagi Mudik!

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dilarang mudik pada momentum Nataru tersebut.

Ini Alasan Pemerintah Turunkan Tarif Tertinggi Tes PCR Jadi Rp300.000

Abdul Kadir mengatakan tarif tertinggi RT-PCR diturunkan menjadi Rp275.000 untuk Jawa dan Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa dan Bali.

Resmi Per Hari Ini, Tarif PCR Tertinggi Rp300.000

Menko Luhut menyatakan secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada moda transportasi lainnya selama masa libur Nataru.

Putri Mako Lepas Gelar Bangsawan Seusai Menikah dengan Pria Biasa

Putri Jepang, Mako kehilangan status kerajaannya setelah melangsungkan pernikahan dengan orang biasa, Selasa (26/10/2021).

Lo, Bupati Batang Kok Ngamuk-Ngamuk Liat Proyek Islamic Center

Bupati Batang, Wihaji, ngamuk saat melihat progres pembangunan proyek Islamic Center Batang.

Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Presiden Jokowi: Tetap Taat Prokes!

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Elite PKS Berseloroh Dukung Ganjar Capres, Indikasi Menyeberang?

PKS, kata Mardani, memiliki prinsip bekerja sama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya.

Pengamat: PDIP Takkan Pecah Selagi Masih Ada Mega

Diamnya Megawati justru perlu dimaknai bahwa dia sedang mengamati dan menganalisis perkembangan dari segala aspek

Teks atau Isi Sumpah Pemuda dan Sejarahnya 28 Oktober 1928

Berikut ini terdapat isi atau teks Sumpah Pemuda beserta sejarah singkatnya pada 28 Oktober 1928.

Aplikasi Signal Milik Korlantas Hilang dari Playstore, Ini Sebabnya

hilangnya aplikasi Signal dari Playstore bukan karena adanya sabotase pihak tertentu tetapi dimatikan sementara oleh Google.

Disebut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Ini Tanggapan Dirut Garuda

Dirut Garuda Indonesia enggan menanggapi isu yang dilontarkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) yang menyebut dirinya berlibur menggunakan fasilitas kantor.

3 Bulan Rintis Bisnis, Mahasiswa Malah Terjerat Pinjol Ilegal Rp19 Juta

Untuk menutupi utang dari pinjol ilegal itu ia meminjam di tempat pinjol lainnya hingga mencapai 14 aplikasi dengan total pinjaman mencapai Rp19 juta.

Hore! BLT Subsidi Gaji Cair Lagi, Cek di Sini Siapa Tahu Namamu Masuk

BSU atau BLT subsidi gaji upah kembali cair untuk 1,7 juta penerima. Untuk mengeceknya kamu bisa melihatnya di sini!

Polisi Tembak Polisi: "Kamu Sudah Sering Saya Ingatkan!" Doooor...

Sebelum akhirnya menembak HT menggunakan senapan serbu perorangan SS-V2 Sabhara, pelaku dikatakan Hari, sempat menyampaikan sebuah kalimat yang berisi peringatan.

Jawa Tengah Siapkan Skenario Mencegah Gelombang Ketiga Covid-19

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekarang sedang memperhitungkan secara saksama agar ancaman gelombang ketiga itu tidak terjadi.