ANGGOTA DPR BERWISATA SAAT KUNKER, Badan Kehormatan Agendakan Rapat Khusus

Foto yang memperlihat sejumlah anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Denmark tengah menumpang perahu wisata di Kopenhagen. (tribunnews.com)

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

“Segera saya bicarakan dengan rapat BK. Menurut saya ini sesuatu hal yang harus ada perbaikan, oleh karena itu pasti dalam rapat BK kita bicarakan, tidak bisa berlarut-berlarut masalah ini,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa Jumat (7/9/2012).

Menurutnya, terpublikasinya foto anggota Badan Legislasi DPR yang tengah berkunjung ke Denmark untuk studi banding RUU Lambang Palang Merah, direspons negatif masyarakat dalam negeri. Sejumlah anggota DPR itu tertangkap kamera sedang menyusuri Copenhagen Channel (Sungai Copenhagen) dengan perahu wisata. “Naik perahu bisa kesan tidak baik. Jadi sorotan begini, membuat citra DPR kurang baik. Ini harus diklarifikasi soal naik perahu. Akan diputuskan dalam rapat BK. Saya akan sampaikan di BK karena menganggap ini harus diklarifikasi,” ujarnya. Namun Prakosa juga menyebutkan semua pihak tidak boleh membuat judgement namun dan harus meminta keterangan apa yang terjadi di sana.

Dia mengakui salah satu aspek yang sering jadi sorotan terkait kunjuangan kerja (kunker) yaitu masalah urgensi dan rombongan yang jumlahnya banyak. Dia menyebutkan sudah pernah menyampaikan hal itu dalam rapat konsultasi namun kejadian yang sama terjadi lagi.

Prakosa menambahkan, Pimpinan DPR juga harus tegas, karena menjadi pihak yang mengeluarkan izin untuk kegiatan kunker ke luar negeri tersebut. Dia menyebutkan perlu ditanyakan mengapa jumlah rombongan banyak dan kompetensinya apa selain keseriusan semua pihak mengkaji urgensinya. “Kalau seperti begini-begini terus terulang BK rekomendasikan untuk rapat konsultasi. Ini perhatian utama BK karena masalah citra,” kata politisi PDIP tersebut.

Kunker anggota DPR ke luar negeri DPR yang diselingi wisata membuat sejumlah fraksi mengusulkan penghentian sementara (moratorium). Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengakui pimpinan DPR tak keberatan mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi kalau memang usulan tersebut sudah bulat.

“Namun angkah baiknya saya mengusulkan kepada Badan Kehormatan DPR agar menambahkan sikapnya dalam hal memantau kegiatan pra-kunjungan, kunjungan, dan pertanggungjawaban pasca kunjungan luar negeri,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu. Menurut Taufik, sebenarnya pimpinan DPR sudah semaksimal mungkin mengurangi kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu. Upaya itu, ujarnya juga hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan.