BANTUL–Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan, dr Bambang Sulistomo meminta anggota DPRD lebih aktif mengawasi serta mencari solusi seputar polemik pelayanan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu.
“Selama ini, (pemerintah) pusat yang selalu disalahkan ketika muncul masalah dalam pelayanan kesehatan,” kata Bambang di sela peresmian Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Jl. Imogiri Barat, Timbulharjo, Sewon, Jumat (25/11) pagi.
Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!
Sebelumnya, salah satu anggota DPRD Bantul dari fraksi PKS, Jupriyanto mengatakan, pihaknya kerap mengkritisi sejumlah kebijakan terkait pelayanan kesehatan di Bantul. Mulai dari wacana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) hingga anggaran perawatan dan pengobatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai terlalu tinggi.
“Dari seluruh masyarakat Bantul, yang belum ter-cover jaminan kesehatan itu hampir mencapai 50 persen, atau sekitar 400-500 ribu jiwa,” kata Jupriyanto kepada Harian Jogja, belum lama ini. Di samping itu, dia juga pernah mengusulkan agar jaminan kesehatan itu bersifat universal coverage.
“Dengan demikian, tidak akan muncul kasus penunggakan biaya pengobatan warga Bantul di daerah lain karena jaminan kesehatannya dapat digunakan di manapun,” kata Jupri, sapaan akrabnya. Mengenai biaya perawatan dan pengobatan Bupati dan wakilnya yang dalam perubahan APBD 2011 dianggarkan sebesar Rp370 juta, Jupri menilai hal itu juga kurang tepat.
“Lebih baik jika biaya perawatan dan pengobatan itu menggunakan skema anggaran premi asuransi,” jelasnya. Selain lebih hemat, sisa anggarannya dapat ditambahkan untuk alokasi anggaran Bantuan Layanan Kesehatan (Banyankes) bagi warga miskin.(Harian Jogja/Dinda Leo Listy)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
