Anggaran Satgas Saber Pungli Klaten Rp400 Juta, Ini Peruntukannya

Tim saber pungli Klaten berupaya mencegah tindakan pungli.

Solopos.com, KLATEN – Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) masih memfokuskan sosialisasi untuk pencegahan tindak pungli. Sosialisasi masih menyasar ke organisasi perangkat daerah (OPD) di Klaten.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Plt. Inspektur Inspektorat, Purwanto Anggono Cipto, mengatakan sesuai hasil rapat di tingkat provinsi, sosialisasi tentang pencegahan pungli segera dilakukan.

“Sosialisasi tetap di OPD dulu. Kan kerawanan penyimpangan-penyimpangan itu ada di OPD,” kata Purwanto saat berbincang dengan , Rabu (14/2/2018).

Purwanto mengatakan ada alokasi anggaran di APBD 2018 guna mendukung kegiatan saber pungli. Ia membenarkan alokasi anggaran berkisar Rp400 juta. Satgas saber pungli beranggotakan lintas institusi meliputi inspektorat, polres, kejaksaan, pengadilan, serta kodim.

Disinggung soal tarif parkir melebihi ketentuan dalam perda, Purwanto menuturkan tim saber pungli bisa melakukan penindakan. Namun, penindakan itu tergantung dari laporan masyarakat.

“Tarif parkir melebihi batas ketentuan itu bisa saja saber pungli masuk ke ranah itu. namun, soal tarif itu kan hak masyarakat. Selama ada laporan dari masyarakat, kami siap melakukan penindakan,” katanya.

Ketua Satgas Saber Pungli Klaten, Kompol Hari Sutanto, mengatakan selama 2017 saber pungli mengungkap satu kasus yakni dugaan pungli pelayanan pengurusan sertifikat tanah dengan tersangkat Camat Manisrenggo, Purnomo Hadi.

“Sekarang masih P19 [tahap pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi],” kata dia saat ditemui pekan lalu.

Ia menjelaskan dari hasil koordinasi di tingkat provinsi, Kejaksaan Tinggi (Kejakti) menyarankan ada pemilahan soal penanganan kasus di saber pungli.

“Dipilah-pilah, mana yang ranahnya Inspektorat mana yang polres. Kalau Polres itu memproses dugaan pungli dengan nominal Rp40 juta lebih. Untuk nilai kerugian yang kecil itu masuk ke Inspektorat. Untuk pencegahan dilakukan oleh pemkab,” katanya.