Anggaran Pilkada Sragen Lebih Mahal karena Wabah Covid-19

Solopos.com, SRAGEN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen memastikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen pada 9 Desember membengkak.

Pada saat ini, anggaran Pilkada Sragen 2020 dialokasikan Rp24,3 miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Menkopolhukam menyebut pilkada harus tetap jalan dengan pertimbangan tak seorang pun tahu kapan pandemi akan berakhir," jelas Ketua KPU Sragen, Minarso, saat ditemui Solopos.com di sela-sela mengikuti teleconference pembahasan anggaran Pilkada bersama KPU pusat di Setda Sragen, Sabtu (6/6/2020).

Bakal Diluncurkan 25 Juni, Harga & Spesifikasi Redmi 9 Bocor

"Di sisi lain, roda pemerintahan tetap harus jalan sehingga harus ada [regenerasi] kepala daerah. Pilkada bisa dilaksanakan dengan syarat menggunakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19," tambah dia.

Dengan adanya penambahan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan dari tingkat KPU, panitia pemilu kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Minarso memastikan anggaran membengkak.

Namun, dia belum bisa memastikan berapa penambahan alokasi dana untuk penambahan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan dalam pilkada Sragen.

Aktivitas Pasar di Boyolali Jadi Perhatian, Pengunjung Wajib Bermasker!

"Kami tengah menghitung efisiensi anggaran dari pengurangan kegiatan rapat atau bintek [bimbingan teknis] serta perjalanan dinas ke luar kota. Kami juga masih menghitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang diterapkannya protokol kesehatan dalam pilkada itu. Yang jelas, anggaran Pilkada 2020 akan jauh lebih mahal karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19," jelas Minarso.

Setelah PKPU terkait revisi anggaran Pilkada 2020 turun, kata Minarso, KPU Sragen segera berkirim surat kepada Pemkab Sragen guna membahas alokas dana pesta demokrasi di tingkat kabupaten tersebut.

Kenormalan Baru

"Nanti dilihat dulu apakah pemda mampu menanggung semua anggaran pilkada itu. Atau daerah hanya mampu sebagian, lalu sebagian lagi dimintakan ke pusat. Kita tunggu saja keputusannya bagaimana," paparnya.

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2020 Dibuka Hari Ini, Ini Link-nya

Terpisah, Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno, mengatakan Pilkada 2020 tetap harus jalan dengan adanya penyesuaian anggaran berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

"Daerah harus siap menghadapi pilkada. Penerapan kenormalan baru nantinya tidak akan bertentangan dengan pelaksanaan tahapan pilkada. Pilkada akan tetap jalan dengan menyesuaikan kondisi," ujar dia.