Ketua KPU Sragen Minarso (tiga dari kanan) menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada 2020 di Ruang Rapat Bupati Sragen, Selasa (1/10/2019). (Istimewa/KPU Sragen)

Solopos.com, SRAGEN -- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2020 akhirnya ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, dan Bupati Sragen di Ruang Rapat Bupati Sragen, Selasa (1/10/2019) lalu.

Berdasarkan NPHD tersebut, KPU Sragen mendapat Rp24.438.000.000 sedangkan Bawaslu Rp6.822.000.000. Total anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp31.260.000.000.

Lima komisioner KPU Sragen mendapat waktu lebih dulu untuk bertemu Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati didampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Tatag Prabawanto.

Baca Juga: Pilkada Sragen: Anggaran Bawaslu Membengkak Rp1,3 Miliar

“Setelah penandatanganan NPHD dengan anggaran Rp24.438.000.000 itu, KPU mulai menyusun perencanaan kegiatan. Pada 1 November 2019 nanti, KPU harus memulai sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat. Istilahnya launching pilkada,” ujar Ketua KPU Sragen Minarso kepada Solopos.com, Rabu (2/10/2019).

Dia menerangkan seluruh tahapan pilkada sudah diatur dari KPU pusat. Aturan itu di antaranya terkait jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.644 TPS dan perkiraan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 800.000 pemilih.

Kepastian data pemilih masih menunggu daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen.

Baca Juga: Pemkab, KPU, dan Bawaslu Sragen Belum Sepakati Angaran Pilkada Sragen 2020

Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya mengakui anggaran yang diberikan ke Bawaslu hanya Rp6.822.000.000. Bawaslu segera memulai tahapan pilkada dengan rekrutmen Panwascam. Bawaslu membutuhkan tiga personel Panwascam per kecamatan sehingga total kebutuhannya ada 60 orang,” ujarnya.

Budhi segera mengumumkan rekrutmen Panwascam pada pertengahan Oktober ini. Untuk keperluan rekrutmen tersebut, Pemkab Sragen harus mencairkan dana pilkada untuk Bawaslu paling lambar 14 hari sejak NPHD ditandatangani.

“Pada 2019, Bawaslu mendapat alokasi Rp25 juta untuk rekrutmen Panwascam, mulai dari seleksi administrasi, ujian tertulis sampai pelantikan yang dijadwalkan pada Desember. Panwascam yang dilantik akan mulai bekerja pada Januari 2020,” tuturnya.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten