Solopos.com, JAKARTA – Anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 membengkak hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
KPU mengajukan rencana anggaran sebesar Rp76,7 triliun atau naik tiga kali lipat dibandingkan dana Pemilu 2019 sedangkan Bawaslu mengajukan dana Rp33,8 triliun untuk anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan alasan besarnya Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Rancangan Biaya Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu Rp110,4 Triliun
“Pertama mengapa [anggaran] besar? Karena keperluan di pesta demokrasi dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4/2022).
Dia menjelaskan aspek infrastruktur tersebut meliputi kantor dan gudang logistik KPU di daerah, sebab mayoritas fasilitas tersebut masih berstatus sewa.
“Kami sampaikan kantor-kantor KPU mana saja yang sifatnya masih sewa atau kondisinya masih layak atau kurang memadai itu akan menjadi prioritas-prioritas dari dukungan infrastruktur,” tuturnya.
Baca Juga: Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu di Istana Negara Jakarta
Tidak hanya itu, dia melanjutkan membengkaknya anggaran untuk pesta demokrasi lantaran dipicu oleh pandemi Covid-19, sebab tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022.
“Memang pemilu dimulai pada 2024, pencoblosan juga 14 Februari 2024, tetapi sebenarnya tahapan [Pemilu] sudah dimulai sejak tahun ini,” katanya.
Pengadaan APD
Dia menyampaikan alasan memasukkan pengadaan perlindungan ke dalam anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk memastikan kebutuhan alat pelindung diri (APD).
Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada 2020, kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU, penyelenggara pilkada itu difasiitasi sepenuhnya oleh pemerintah daerahnya,” ujarnya.
Hasyim meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar membantu mengatasi masalah tersebut dengan meminta fasilitas pemerintah pusat yang ada di daerah untuk dihibahkan ke KPU.
Baca Juga: Hasyim Asy’ari Ketua KPU Periode 2022-2027
Dia meminta agar kedua permasalahan tersebut dibantu pemerintah, apabila bisa dilakukan maka anggaran Pemilu 2024 diyakini dapat ditekan.
Dia juga meminta bantuan pemerintah untuk membantu merumuskan anggaran di luar elektoral, seperti infrastruktur dan kebutuhan perlindungan dari Covid-19. Sehingga, KPU fokus menyusun anggaran aspek elektoral.
“Kami memohon, sebaiknya kami konsentrasi kepada anggaran yang aspek elektoral saja,” ujar Hasyim.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Anggaran Pemilu Bengkak, KPU Ungkap Alasannya”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
