Solopos.com, KARANGANYAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Kalangan nonpemerintah atau swasta diajak turut menyokong dana penanganan kebencanaan di Karanganyar.
Peran serta dari berbagai pihak dianggap efektif menyuplai sumber daya manusia (SDM) hingga pembiayaan. Ketua FPRB Karanganyar, Aji Pratama Heru K. mengatakan penanganan kebencanaan harus melibatkan berbagai unsur masyarakat. Tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, namun yang terjadi selama ini masih didominasi pemerintah baik itu anggaran maupun SDM.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Saat ini kita harus melibatkan semua pihak. Tidak dibebankan ke pemerintah saja,” ujar Heru yang juga mantan Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar ini kepada Solopos.com, Minggu (28/8/2022).
FPRB, kata dia, mengolaborasi semua potensi di masyarakat dari akademisi hingga dunia usaha. Para simpul kelompok diajak bergabung di forum yang baru tahun ini mendapatkan SK dari Bupati Karanganyar Juliyatmono. Dengan keterlibatan semua pihak ini diharapkan penanganan kebencanaan di Karanganyar akan jauh lebih maksimal.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar, Bagus Darmadi, mengatakan bencana tanah longsor hingga banjir mengancam wilayah Kabupaten Karanganyar. Bencana tanah longsor mengancam warga di wilayah lereng Gunung Lawu. Sedangkan banjir menjadi ancaman bagi warga di aliran bantaran sungai seperti di Jaten dan Kebakkramat.
Baca Juga: Bencana Banjir & Longsor Sorong Papua, BPBD: Korban Meninggal Jadi 3 Orang
“Hampir semua wilayah Karanganyar itu rawan bencana. Kalau tak ada peran aktif nonpemerintah, kami pun kesulitan. Anggaran juga terbatas,” katanya.
Bagus menyebut dana operasional BPBD hanya dipasang Rp200 juta. Anggaran tersebut habis untuk sosialisasi, stimulan perawatan lingkungan dan operasional rutin. Terkait pembiayaan kebencanaan lain, terpaksa mengambil dana tak terduga (DTT).
Dengan demikian peran dunia usaha sangat diharapkan. “CSR-nya bisa masuk untuk mitigasi bencana,” katanya.
Baca Juga: Agrowisata dan Waterpark ala HeHa Jogya bakal Hadir Di Tunggulrejo Karanganyar
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Sari Widodo, mengupayakan anggaran kebencanaan dipasang dengan besaran lebih ideal pada 2023. Tahun ini, diakuinya, hanya dipasang Rp200 juta. Anggaran ini dinilai sangat kecil untuk skala kabupaten.
“Kami mengapresiasi para relawan dan perjuangan forum ini. Semoga di tahun depan, dukungan pemerintah antisipasi bencana lebih banyak,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
