Karanganyar (Espos)–Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar terancam tidak maksimal. Sebab, panitia anggaran berencana untuk mengurangi pos untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.
Padahal, jumlah warga miskin dan warga yang mendekati miskin di Bumi Intanpari mencapai 65.861 warga. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar sendiri berharap tahun 2010 mendatang ada back up dana, yang minimal nilainya sama seperti tahun 2009.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Kepala DKK Karanganyar dr Cucuk Heru Kusumo, menyebutkan alokasi anggaran pelayanan kesehatan tingkat dasar untuk 21 Puskesmas dan 60 Puskesmas pembantu pada 2009 senilai Rp 1 miliar. Sementara alokasi anggaran serupa untuk tingkat rujukan yakni untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit, hanya disediakan senilai Rp 100 juta.
“Dengan jumlah anggaran segitu sebenarnya untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar, seperti di Puskesmas, relatif aman. Namun, untuk tingkat rujukan di rumah sakit, dana senilai Rp 100 juta itu sangat minim. Padahal, untuk tahun 2010, dana untuk tingkat rujukan ini juga terancam berkurang. Kalau kami, berharap malah bisa dinaikkan untuk meng-cover masyarakat miskin,” terang Cucuk, saat dihubungi Espos, Selasa (8/12).
Diakuinya, hingga kini pihaknya masih terus mengkomunikasikan kondisi riil anggaran yang tak sebanding dengan jumlah warga miskin di Karanganyar tersebut. Dia berharap panitia anggaran bisa mengerti dan mempertimbangkan kondisi tersebut.
“Memang, sampai sekarang pembahasan alokasi anggaran pelayanan kesehatan untuk tingkat rujukan itu belum ada keputusan apa-apa. Namun kami harap, minimal ada <I>back up<I> dana yang nilainya minimal sama seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Minimnya anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Karanganyar, lanjut Cucuk, membuat Dinkes terpaksa memberlakukan sistem penapisan anggaran untuk warga miskin yang dirujuk ke rumah sakit. Mekanismenya, warga yang dirujuk ke rumah sakit hanya akan diberikan bantuan pendampingan biaya kesehatan.
Mengingat kondisi keuangan daerah yang saat ini dalam kondisi kritis, kata Cucuk, bukan tidak mungkin juga berpengaruh pada pengurangan jatah alokasi anggaran pelayanan kesehatan pada APBD 2010. Kendati demikian, sambungnya, pihaknya akan terus mengupayakan agar pos anggaran di bidang ini bisa ditambah atau minimal nilainya dipertahankan sama seperti sebelumnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, menyebutkan nilai dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemkab Karanganyar hanya senilai Rp 520 miliar. Sedangkan kebutuhan gaji PNS mencapai Rp 528 miliar. Dengan kondisi itu, Pemkab harus bersiap tombok sebanyak Rp 8 miliar hanya untuk membayar gaji PNS.
dsp
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
