SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan rumah (JIBI/Solopos/Dok)

Harianjogja.com, BANTUL-DPRD Bantul menghapus seluruh bantuan pembangunan fisik yang disalurkan lewat program hibah dan bantuan sosial (bansos) atau yang diajukan oleh masyarakat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Amir Syarifudin mengatakan, anggaran hibah-bansos untuk pembangunan fisik yang ditiadakan tersebut misalnya pengajuan bantuan pembangunan rumah, jamban dan sejenisnya oleh masyarakat. Penghapusan itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pembahasan APBD 2014.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Alasannya, kata dia, karena data penerima bantuan pembangunan fisik tersebut belum dilampirkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2014 yang sudah dibahas dewan sejak Juli lalu. Sebab sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru, data seluruh penerima bantuan harus terlampir dalam berkas APBD maupun dalam berkas KUA (sebelum menjadi APBD).

Sebelumnya, dalam KUA APBD 2014, dianggarkan sebesar Rp21 miliar lebih dana hibah-bansos. Alhasil, sebagian besar dana tersebut dipangkas. Dana yang dipangkas dialihkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang menjadi program pemerintah (bukan lewat skema hibah-bansos). “Berkurang hingga separonya, terpaksa dipangkas karena kami harus tertib pada aturan,” terang Amir Selasa (3/11/2013).

Namun, khusus hibah-bansos untuk kegiatan nonfisik seperti untuk organisasi kemasyarakatan tetap diakomodasi. Misalnya bantuan untuk kegiatan organisasi PMI, Muhamadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya. “Kalau untuk kegiatan nonfisik itu sudah terprogram dan lampiran penerimanya ada. Tapi kalau fisik kan enggak,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran hibah-bansos, menurut Amir, sekaligus menegaskan bahwa dewan yang mayoritas maju kembali sebagai calon legislatif (caleg) 2014 tak akan menggunakan dana hibah-bansos untuk pemilu guna mendongkrak suara pemilih atau untuk mempertahankan konstituennya.

Budi, warga Bangunjiwo, Kasihan, bantul mengaku kecewa dengan penghapusan anggaran tersebut. Budi selama ini memfasilitasi puluhan hingga ratusan proposal bantuan dari warga ke pemerintah dan dewan. “Dewan itu harusnya juga memikirkan masyarakat. Kan mereka sendiri yang menawarkan proposal, mereka juga yang menghapus,” tuturnya.

Alhasil, warga yang telah terlanjur berharap bantuan cair kini tak bisa lagi berharap. Ia khawatir bila para anggota dewan tersebut bakal mendapat protes dari warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya