SOLOPOS.COM - YF Sukasno (Dok/JIBI/SOLOPOS)

Solopos.com, SOLO–Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo mengambil keputusan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD keluar negeri senilai Rp790 juta menjelang rapat paripurna digelar, Jumat (18/7/2014) malam. Anggaran ratusan juta rupiah itu dimasukkan dalam alokasi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk prapemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.

Alokasi anggaran pra-pilkada sebelumnya hanya disetujui Rp1,5 miliar dalam rapat Banggar tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2014. Dengan tambahan Rp790 juta tersebut, total anggaran hibah yang bakal diterima KPU senilai Rp2,3 miliar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua DPRD Solo, Y.F. Sukasno, kepada solopos.com, Sabtu (19/7/2014), menjelaskan perjalanan rapat paripurna Jumat malam. Semula rapat paripurna dengan agenda persetujuan RAPBD-Perubahan 2014 direncanakan pukul 22.45 WIB. Tiba-tiba ada kebijakan baru dari Banggar untuk memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD untuk program pendampingan perdagangan ke luar negeri senilai Rp790 juta itu. Rencana awal, pendampingan perdagangan itu dilakukan Komisi III ke China pada September mendatang.

“Bila melihat pada waktu yang tersisa dengan beban tanggung jawab anggota Dewan baru, kegiatan pendampingan dinas ke luar negeri itu tidak memungkinkan dilakukan. Selama ini, DPRD tidak pernah ada inisiatif melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Biasanya ya pendampingan-pendampingan begitu. Nah, anggaran itu didrop dan dimasukkan anggaran hibah KPU,” tegas Sukasno.

Dia berharap KPU tidak perlu kebingungan lagi dengan kegiatan-kegiatan pra-pilkada karena anggarannya sudah dicukupi. Menurut dia, hanya usulan Rp100 jutaan yang tidak disetujui Banggar, yakni berkaitan dengan lomba maskot pilkada dan jungle KPU. Selain itu, terang dia, alokasi anggaran bantuan partai politik (parpol) juga naik Rp80 juta karena ada tambahan jumlah anggota Dewan dari 40 orang menjadi 45 orang. “RAPBD-Perubahan 2014 sudah disetujui dan langsung dikirim ke Gubernur Jateng untuk proses evaluasi,” tambahnya.

Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik KPU Solo, Suryo Baruno, membenarkan adanya tambahan anggaran untuk pra-pilkada. Suryo mengisahkan kronologi pengajuan anggaran dari KPU ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pengajuan anggaran awal Rp3,2 miliar. Anggaran tersebut dirasionalisasi oleh TAPD berkurang menjadi Rp2,4 miliar.

“Anggaran Rp2,4 miliar itulah yang diajukan ke DPRD. Anggaran itu sempat dipangkas tinggal Rp1,5 miliar. Dan baru tadi malam, kami diberi tahu pimpinan Banggar ada tambahan Rp790 juta itu. Dengan anggaran itu, kami bisa tenang karena anggaran untuk honor penyelanggara dan bimbingan teknis penyelenggara dan sekretariatan bisa berjalan,” terangnya.

KPU seolah mendapat angin segar. Sebelumnya, KPU sempat kebingungan untuk membelanjakan Rp1,5 miliar itu. Bahkan, KPU sempat merencanakan untuk menghilangkan honor penyelenggara selama dua bulan. “Sekarang kami lega. Tahapan pra-pilkada bisa dimulai Oktober mendatang,” tuturnya.

Sementara untuk anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak menjadi soal. Anggota Panwaslu Solo, Andrias Ganev Ananto, mengungkapkan Panwaslu mendapat Rp411 juta untuk pra-pilkada. “Anggaran itu sudah cukup untuk rekrutmen pengawas, mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL),” pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya